Kalangan pengusaha ritel, otomotif, jasa perdagangan lainnya maupun para pemilik gerai di sejumlah pertokoan di Jakarta, belakangan ini mengeluhkan sepinya minat konsumen untuk berbelanja. Omzet usaha mereka umumnya menurun selama semester I dan awal semester II-2017. Apakah ini indikasi daya beli masyarakat stagnan saat ini? Ataukah ada parameter lain untuk mengukur daya beli masyarakat yang valid?

Pendapat ahli manajemen strategi UI Prof Dr Rhenald Kasali mencoba meluruskan bahwa sebenarnya daya beli masyarakat tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi gerai-gerai ritel yang sepi pengunjung lebih disebabkan pengaruh pergeseran (shifting) model transaksi masyarakat yang cenderung secara online.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Prof Dr Suahasil juga membantah soal pemberitaan  penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah melihat pertumbuhan penerimaan pajak pertambah an nilai (PPN) sebesar 13,5% selama semester I-2017 (yoy) sebagai justifikasi bahwa transaksi ekonomi masih berjalan cukup sehat.  Pengamat ekonomi UI Faisal Basri juga mendukung pernyataan Rhenald Kasali mengenai adanya shifting ke ecommerce. Menurutnya selama kuartal I 2017 konsumsi masyarakat masih cukup baik karena tetap meningkat.

Namun, menurut hemat kami, kalangan yang mungkin daya belinya sedang terganggu saat ini adalah PNS, karena dalam 2 tahun terakhir tidak ada berita kenaikan gaji. Pegawai swasta yang tidak mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir, petani pangan, buruh tani, dan buruh bangunan.

Tapi yang jelas data BPS kemarin (7/8) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2017 sebesar 5,01%, sama seperti kuartal I-2017. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2016 yang tercatat 5,18%.  

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama April hingga Juni 2017, di antaranya harga komoditas migas dan nonmigas yang mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya, seperti batu bara turun 1,87% dan palm oil turun 9,84%.

Patut diketahui, berdasarkan interpolasi data Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada 2016, omzet pasar ritel online baru memiliki market share sekitar 1%. Dengan demikian kesimpulan mengenai shifting tidak cukup menutupi isu penurunan daya beli. Kepala Departemen Kebijakan Moneter BI Doddy juga melansir hasil penjualan ritel Juni 2017 yang pertumbuhannya hanya tercapai 6,7%. Padahal tahun lalu pada periode yang sama mencapai 8%.

indikasi adanya pelemahan daya beli juga terlihat di sektor properti. Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menunjukkan ada penurunan sebesar 1,2% pada konsumsi semen nasional di semester I-2017. Bahkan dampak penurunan permintaan di sektor properti ikut merembet terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2017) jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi turun 10,22% selama Agustus 2016 hingga Februari 2017. Penurunan ini tentu menjadi anomali karena di sektor lainnya jumlah tenaga kerja malah meningkat (kecuali pertambangan). Padahal di sisi lain, pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur di seluruh pelosok negeri ini.

Karena itu, sangat wajar karena memang belum ada kesepakatan yang utuh mengenai ukuran tingkat daya beli sehingga tiap individu bisa bebas menafsirkan data pendukungnya. Nah, pertanyaan sekarang, seberapa penting informasi mengenai perkembangan tingkat daya beli bagi masyarakat?  

Bagaimanapun, informasi tersebut bisa memengaruhi perilaku ekonomi dan efeknya untuk jangka waktu tertentu. Faktor daya beli memang banyak dipengaruhi oleh pendapatan. Tapi berdasarkan fakta empiris di Indonesia, faktor non ekonomi seperti informasi dan gaya hidup masyarakat juga berpengaruh pada pola konsumsi rumah tangga. Hal ini yang mendasari sistem informasi jika tidak dikelola secara komprehensif justru bisa menjadikannya sebagai bumerang. Artinya, adanya asymmetric information dapat menghambat laju efisiensi ekonomi. Dan ini bisa membuat pelaku ekonomi terjebak pada alat pengambilan keputusan ekonomi yang keliru.