Perusahaan Tambang Bakal Diaudit - Genjot Penerimaan Negara

NERACA

Jakarta--- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menggenjot penerimaan negara dari pertambangan pada 2012. Karena itu penerimaan negara menjadi salah satu target utama. "Pertama, semakin tertib IUP-nya yang tadinya mereka bayar kepada daerah diharapkan nanti itu bayar ke pusat, karena kita saat itu juga ada sosialisasi bahwa pembayaran PNPB itu harus dari pusat, dari pusat didistribusikan lagi sesuai peraturan perundang-undangan ke daerah," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite kepada wartawan di Jakarta,12/1

Selain itu, kata Thamrin, pemerintah juga akan melakuka audit kinerja keuangan perusahaan tambang sehingga yang tidak sesuai pajaknya akan segera dinaikkan persentasenya. "Untuk melihat berapa produksi sebenarnya, dipanggil satu-satu nanti, audit pembayaran sendiri apa memang betul pajak-pajak itu sudah sesuai, karena faktanya banyak juga yang ditemukan BPKP bahwa seharusnya pajak anda itu sekian loh, jadi ada penambahan," terangnya

Thamrin menambahkan yang terakhir akan merevisi PP nomor 45 tentang PNBP sehingga persentase royalti dapat meningkat. "Di samping persentasenya naik, di satu sisi juga komoditasnya bertambah," tegasnya

Lebih jauh Thamrin member contoh renegosiasi dan revisi PP nomor 45 tersebut sukses maka perusahaan tambang yang dihitung bukan hasil tonasenya tetapi akan diarahkan ke persentasenya. "Yang bertambah itu misalkan untuk renegosiasi, yang tadinya tonase itu akhirnya persentase, jadi itu keliatan lebih besar. Misal untuk INCO, kalau kita berhasil renegosiasi INCO, maka royaltinya akan naik. Di INCO itu hanya tonase, kalau dia persentase, misalnya terjadi harga nikel naik, penjualan naik, persentase juga akan naik," imbuhnya

Sebelumnya, Pengamat Pertambangan Priyo Pribadi Sumarno mengatakan untuk menghindari tumpang tindih lahan pertambangan, pemerintah pusat didesak mengambil kembali wewenang yang diberikan otonomi daerah untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). "Dalam peraturan pembuatan IUP kan saat ini bupati yang mengeluarkan karena ada otonomi daerah tetapi ini ada kesalahan fundamental yang diterapkan pada para bupati yang mengeluarkan izin tersebut," ujarnya

Menurut Priyo, wewenang bupati tersebut harus dilempar ke pusat agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). "Wewenang bupati seharusnya dilempar ke pusat sehingga tidak menimbulkan permasalah yang panjang seperti yang terjadi di Bima," ungkapnya.

Dikatakan Priyo menambahkan pemerintah harus mencabut IUP tersebut jika para pelaku tambang melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian di dalam negeri. "Apalagi kebanyakan pelaku tambang dari asing kan jadi harus lebih diprioritaskan dalam negeri ketimbang mereka," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serap Rp23 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp23 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN)…

MRT Kembangkan Pembayaran Tiket Lewat QR Code

    NERACA   Jakarta - PT Mass Rapid Transit Jakarta mengembangkan sistem pembayaran tiket baru dengan menggunakan QR Code…

Motor Penyumbang Polusi Terbesar di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan bahwa sepeda motor masih menjadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Telan Dana Rp900 miliar, JAYA Ground Breaking Pasar Senen Jaya 1 dan 2

    NERACA   Jakarta - PT Pembangunan Jaya (JAYA) melakukan ground breaking proyek Senen Jaya 1 dan 2. Proyek…

Industri Plastik Tumbuh dengan Inovasi dan Teknologi - Pameran Plastics and Rubber Indonesia 2019

        NERACA   Jakarta – Pameran Plastics & Rubber Indonesia kembali digelar di Jakarta Internastional Expo Kemayoran…

DPR Dukung Pengembangan Program Kementan

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Mindo Sianipar mendukung program-program kementan termasuk pembentukan Komando Strategis Pembangunan…