Perusahaan Tambang Bakal Diaudit - Genjot Penerimaan Negara

NERACA

Jakarta--- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menggenjot penerimaan negara dari pertambangan pada 2012. Karena itu penerimaan negara menjadi salah satu target utama. "Pertama, semakin tertib IUP-nya yang tadinya mereka bayar kepada daerah diharapkan nanti itu bayar ke pusat, karena kita saat itu juga ada sosialisasi bahwa pembayaran PNPB itu harus dari pusat, dari pusat didistribusikan lagi sesuai peraturan perundang-undangan ke daerah," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite kepada wartawan di Jakarta,12/1

Selain itu, kata Thamrin, pemerintah juga akan melakuka audit kinerja keuangan perusahaan tambang sehingga yang tidak sesuai pajaknya akan segera dinaikkan persentasenya. "Untuk melihat berapa produksi sebenarnya, dipanggil satu-satu nanti, audit pembayaran sendiri apa memang betul pajak-pajak itu sudah sesuai, karena faktanya banyak juga yang ditemukan BPKP bahwa seharusnya pajak anda itu sekian loh, jadi ada penambahan," terangnya

Thamrin menambahkan yang terakhir akan merevisi PP nomor 45 tentang PNBP sehingga persentase royalti dapat meningkat. "Di samping persentasenya naik, di satu sisi juga komoditasnya bertambah," tegasnya

Lebih jauh Thamrin member contoh renegosiasi dan revisi PP nomor 45 tersebut sukses maka perusahaan tambang yang dihitung bukan hasil tonasenya tetapi akan diarahkan ke persentasenya. "Yang bertambah itu misalkan untuk renegosiasi, yang tadinya tonase itu akhirnya persentase, jadi itu keliatan lebih besar. Misal untuk INCO, kalau kita berhasil renegosiasi INCO, maka royaltinya akan naik. Di INCO itu hanya tonase, kalau dia persentase, misalnya terjadi harga nikel naik, penjualan naik, persentase juga akan naik," imbuhnya

Sebelumnya, Pengamat Pertambangan Priyo Pribadi Sumarno mengatakan untuk menghindari tumpang tindih lahan pertambangan, pemerintah pusat didesak mengambil kembali wewenang yang diberikan otonomi daerah untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). "Dalam peraturan pembuatan IUP kan saat ini bupati yang mengeluarkan karena ada otonomi daerah tetapi ini ada kesalahan fundamental yang diterapkan pada para bupati yang mengeluarkan izin tersebut," ujarnya

Menurut Priyo, wewenang bupati tersebut harus dilempar ke pusat agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). "Wewenang bupati seharusnya dilempar ke pusat sehingga tidak menimbulkan permasalah yang panjang seperti yang terjadi di Bima," ungkapnya.

Dikatakan Priyo menambahkan pemerintah harus mencabut IUP tersebut jika para pelaku tambang melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian di dalam negeri. "Apalagi kebanyakan pelaku tambang dari asing kan jadi harus lebih diprioritaskan dalam negeri ketimbang mereka," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir November tahun 2018, Dinas…

DSNG Akuisisi Perusahaan Sawit - Nilai Transaksi Bengkak Jadi Rp 2,1 Triliun

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan produksi lebih besar lagi, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) akan mengakuisi PT Bima Palma…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…