LKPP Terapkan "PMIS" Persempit Celah Korupsi Pengadaan

NERACA

Yogyakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mulai menerapkan "Procurement Management Information System" atau Sistem Informasi Manajemen Pengadaan untuk memastikan proses pengadaan pemerintah lebih transparan dan akuntabel sehingga mampu mempersempit celah korupsi.

Salah satu produk "Procurement Management Information System" (PMIS) yaitu "Monitoring and Evaluation New Generation (Monev NG)" diluncurkan di Yogyakarta, Selasa (25/7), di sela acara Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia."Melalui sistem itu akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi pengadaan karena data anggaran dan data pengadaan dapat dipantau secara aktual dan akurat," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo.

Menurut Agus, selama ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan menjadi satu rangkaian dalam lima siklus sistem yang berkaitan yakni sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, perbendaharaan, serta pelaporan/audit.

Ia mengatakan melalui penerapan PMIS, lima siklus sistem dalam proses pengadaan baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun institusi pemerimtah lainnya bisa saling terkoneksi. Agus mengatakan PMIS merupakan bagian dari implementasi "e-government". Ia menyebutkan hingga semester kedua 2017, transaksi pengadaan elektronik pemerintah tercatat mencapai lebih dari Rp295 triliun, dengan nilai transaksi "e-tendering" lebih dari Rp270 triliun dan "e-purchasing" senilai lebih dari Rp25 triliun.

PMIS merupakan bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP bekerja sama dengan "Millenium Challenge Account Indonesia" (MCA-Indonesia) yang didukung dengan dana hibah Pemerintah Amerika Serikat melalui "Progran Compact".

"Ini kontribusi MCA-Indonesia untuk tulang punggung sistem informasi pengadaan yang modern. Sistem ini luar biasa penting karena akan membawa akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang lebih baik," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia, khususnya melalui LKPP dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan.

MCA-Indonesia menurut dia hanya memberikan dukungan dan pemerintah Indonesia sendiri yang menentukan apakah modernisasi sistem itu bisa diterapkan atau tidak. "Pemerintah Indonesia menentukan sendiri apakah sistem ini patut dijalankan," ujar Joseph.

Direktut Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia, Firman Dharmawan menjelaskan proyek modernisasi pengadaan adalah bagian dari Program hibah Compact atau Millennium Challenge Corporation (MCC) sejak 2013 hingga 2018. Program ini sebagai bentuk Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat dengan Indonesia.

Selain Modernisasi Pengadaan, Program Compact juga mencakup dua proyek lainnya yakni Proyek Kemakmuran Hijau dan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi "Stunting"."Dalam program Compact Indonesia mendapatkan dana hibah Rp600 juta dolar. Khusus untuk modernisasi pengadaan ini mendapat alokasi Rp50 juta dolar AS dan karena kinerjanya bagus ditambah lagi Rp75 dolar AS," tutur Firman.

Meski memberikan dana hibah, ia mengatakan, Pemerintah Amerika Serikat tidak terlibat dalam pengelolaan proyek itu, kecuali memastikan dana yang diberikan sesuai peruntukannya. Ant