NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengharapkan kehadiran PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) sebagai perusahaan 'switching' milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dapat membantu meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional.

Bank sentral sendiri baru saja memberikan izin prinsipal kartu debit kepada PT JPN, sehingga kini perusahaan tersebut dapat beroperasi secara penuh seperti tiga perusahaan 'switching' lainnya yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), PT Rintis Sejahtera (PRIMA), dan PT Daya Network Lestari (Alto).

"Dengan diberikannya izin kepada PT jalin, maka kami sebagai otoritas sistem pembayaran, menginginkan adanya suatu efisiensi nasional," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean saat jumpa pers bersama Himbara di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (20/6).

Saat ini, rata-rata nilai transaksi harian ATM, debit, dan e-money, mencapai Rp15 triliun-Rp17 triliun per hari. Melihat data tersebut, Eni menilai peran perusahaan switching cukup vital dalam mewujudkan upaya efisiensi.

Dengan adanya JPN, Eni menilai dari segi pengeluaran operasional dan investasi keempat bank milik negara yaitu Mandiri, BTN, BRI, dan BNI, tentu diharapkan akan menjadi lebih hemat sehingga misalnya untuk biaya-biaya seperti biaya transfer dana antarkeempat bank tersebut juga bisa menjadi lebih murah.

"Dari segi biaya (cost), untuk pembelian misalnya jadi turun karena bersama-sama dipakai. Kedua, biaya pemeliharaannya juga turun, bisa dibagi berempat kan," kata Eni. Kendati demikian, Eni melihat sisi efisiensi yang juga tidak kalah penting yaitu efisiensi untuk keuangan inklusif (financial inclusion), dengan adanya PT JPN tersebut.

Menurut Eni, efisiensi tidak melulu dihitung semuanya dalam bentuk uang. Kalau dulu ATM nya ada empat untuk masing-masing bank BUMN, kini tiga ATM lainnya bisa dipindahkan ke daerah. Sehingga nanti orang di kampung, desa, atau remote area yang ATM nya terbatas, kini di dekatnya sudah ada ATM. Kemudian mereka pun jadi tertarik memasukkan uangnya ke bank. "Itu harus jadi faktor positif yang dipertimbangkan secara nasional, tidak melulu dari segi uang untuk capex (capital expenditure) dan opex (operational expenditure) tadi," ujar Eni

JPN merupakan perusahaan switching yang 100% sahamnya masih dimiliki PT Telkom. Pembelian mayoritas saham ini bertujuan agar bank pelat merah mempunyai perusahaan switching sendiri. Nantinya, JPN akan digunakan Himbara untuk menjalankan operasional ATM bank BUMN. Sebab, saat ini, JPN sudah mengantongi izin switching dari Bank Indonesia.

Ketua Tim Penggabungan ATM Himbara Ogi Prastomiyono mengatakan, nantinya bank BUMN akan menggunakan Danareksa sebagai perusahaan perantara dalam pembelian switching ini. "Nanti bank BUMN akan membeli spesial fund dari Danareksa, dana fund ini akan digunakan untuk operasional (dan pembelian) JPN," ujar Ogi. Langkah ini, menurut Ogi, dilakukan Himbara sebagai opsi kedua jika holding perbankan belum juga terbentuk sampai akhir 2017. Sebelumnya, bank BUMN memang berkeinginan membeli switching JPN melalui holding.

Pasalnya, perbankan tidak bisa melakukan penyertaan modal secara langsung di lembaga non keuangan. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 15/11/PBI/2013. Nantinya Telkom masih akan memiliki 20% saham dari JPN. Himbara menargetkan pada Januari 2018, seluruh transaksi ATM bisa dilakukan oleh JPN. Namun, Ogi belum bersedia merinci jumlah dana yang disiapkan bank pelat merah untuk akuisisi ini.