Terpilihnya Wimboh Santoso, pejabat karir di Bank Indonesia, sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode 2017-2022 merupakan sinyal positif bagi kesinambungan lembaga pengawas mikroprudensial sektor jasa keuangan yang sebelumnya sudah dirintis oleh ketua lama OJK (2012-2017) Muliaman D. Hadad, yang juga sama-sama berasal pejabat karir dari Bank Indonesia (BI).

Bagaimanapun, success story yang sudah dilakukan tim DK-OJK periode awal (2012-2017) tidak bisa dilupakan begitu saja. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, berbagai kebijakan dan pilar utama good governance serta visi dan misi OJK telah menunjukkan kinerja yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Terlepas benar tidaknya isu negatif yang menerpa anggota DK-OJK periode lama yang membuat mereka tersisih di awal proses seleksi DK-OJK periode 2017-2022, fakta menunjukkan bahwa tim komisioner di bawah kepemimpinan Muliaman D. Hadad itu telah mampu meletakkan dasar-dasar stabilitas, pertumbuhan dan inklusivitas industri keuangan dengan menerbitkan 142 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dan 119 SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan). Lewat tangan mereka awareness masyarakat terhadap masalah investasi bodong meningkat di seluruh Indonesia. Mereka juga telah menciptakan revolusi layanan industri keuangan tanpa memiliki kantor cabang ke pelosok-pelosok desa lewat agen Laku Pandai, mereka menggerakkan ekonomi daerah dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan masih banyak yang lainnya.

Bahkan menjelang akhir periode masa jabatannya (23/7), Muliaman dkk masih sempat meluncurkan pola pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai, yang merupakan salah bentuk implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang mendukung pencapaian target keuangan inklusif hingga 75% pada 2019.

“Pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai diharapkan menjadi salah satu solusi sebagai upaya optimalisasi pengumpulan, dan pendistribusian zakat dalam mendukung pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia,” ujar Muliaman dalam sambutan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/6).  

Tidak hanya kebijakan publik yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, tim DK-OJK lama juga berhasil membudayakan kultur kerja di lingkungan internal termasuk di 26 kantor Cabang dan 9 kantor regional di seluruh Indonesia, melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja "Impressiv" yang menitikberatkan pada integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif dan visioner.

Ke depan, dengan terpilihnya Wimboh Santoso bersama 6 anggota terpilih DK-OJK periode 2017-2022 lainnya ( Tirta Segara, Hoesen, Riswinandi, Ahmad Hidayat, Heru Kristiyana dan Nurhaida), kiranya patut menjaga semua kinerja yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan pendahulunya. Namun tidak menutup kemungkinan perlu adanya reposisi dan transformasi baik keluar maupun ke dalam untuk kembali menegakkan visi dan tugas pokoknya sesuai UU OJK No 21/2011.

Era DK-OJK baru di bawah kepemimpinan Wimboh sangat perlu untuk melakukan reposisi dan refocusing ke Pasal 5 UU OJK No 21/2011 bahwa OJK fokus dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan terintegrasi (SJK) dan konglomerasi, yang berarti  OJK tidak menjadi “matahari ketiga”, tetapi sebagai katalisator (pedal sepeda) dari dua roda (ban) yaitu Bank Indonesia selaku otoritas moneter di sistem pembayaran dan makroprudensial, dan Kementerian Keuangan sebagai  otoritas fiskal dan keuangan negara.

Selain itu, OJK ke depan perlu meningkatkan investasi saham bagi investor ritel seperti perdagangan saham daring (online trading). Untuk itu, OJK dituntut melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai produk itu ke investor saham tingkat ritel seperti ibu rumah tangga, pensiunan dan mahasiswa. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus untuk menggenjot jumlah investor saham. Ini sebagai langkah positif untuk mengurangi maraknya kasus investasi bodong. Semoga!