Jangan Peras Laba BUMN

NERACA

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara menegaskan memang tak seharusnya BUMN menyetor dividen dari hasil keuntungan usahanya kepada negara. Karena BUMN memiliki fungsi yang lebih mulia, yakni penggerak ekonomi dibandingkan hanya sebagai penyetor dividen. "Memang sebaiknya BUMN lebih dimanfaatkan kepentingan pengembangan ekonomi, daripada sumber pendapatan. Kalau jaman dulu mungkin iya," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan kepada wartawan di Jakarta

Menurut mantan Bos Grup Jawa Pos ini, dengan banyaknya BUMN mengembangkan proyek infrastruktur. Maka secara tidak langsung menggerakkan ekonomi. Hasil positif yang bisa didapat, adalah penerimaan pajak tinggi. "Yang swasta tidak bisa mengerjakan, maka BUMN mengerjakan. Bottleneck yang swasta nggak bisa mengerjakan juga,” tambahnya.

Lebih jauh kata mantan wartawan ini, BUMN bisa saja focus kepada proyek-proyek infrastruktur besar. “Kalau infrastruktur dan bottleneck dikerjakan BUMN ekonomi tumbuh. Swasta berkembang. Pajak kan tinggi. Sekarang pajak sudah sangat besar," terangnya.

Namun dirinya menegaskan, sumbangan BUMN ke negara dalam APBN akan disepakati dalam rapat kabinet. "Tidak bisa keinginan BUMN. Itu lintas sektoral karena harus kesepakatan kabinet. Misal Rp 28 triliun dari BUMN dibanding Rp 1.000 triliun pemasukan dari tempat lain, peranannya tidak terlalu banyak," ucap Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan sempat mengatakan tak menginginkan BUMN semuanya mencari laba. Sebab BUMN diibaratkan pedang bermata dua. Satu sisi adalah BUMN yang harus mencari laba, tapi satu sisi BUMN adalah alat untuk memajukan ekonomi. "BUMN ini kan kayak pedang bermata dua. Satu sisi dia adalah lembaga korporasi yang harus mencari laba, yang harus menggerakkan ekonomi, tetapi di satu sisi dia punya mata pedang yang lain, yaitu alat negara untuk memajukan ekonomi," paparnya

Namun bukan berarti BUMN boleh rugi, kata Dahlan, intinya BUMN harus maju dan memajukan Negara. “Jadi yang satu sifatnya korporasi yang harus cari keuntungan, yang satu lagi yang harus bisa dijadikan alat oleh negara, pemerintah untuk memajukan ekonomi. Dua ini kan misi yang sangat besar," tambahnya.

Dahlan yang juga merupakan mantan Dirut PLN mengaku ketika memimpin BUMN listrik itu didasari prioritas listrik adalah penggerak ekonomi jadi semua dilakukan untuk mewujudkannya. "Waktu di PLN saya punya kepercayaan pribadi, kalau listrik di Indonesia cukup dan baik, maka ekonomi di Indonesia akan luar biasa. Sehingga kalau saya all out di PLN, itu tidak sekadar all out. Karena listrik adalah penggerak segala-galanya. Karena itu, listrik harus cukup, harus all out," paparnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…

Kemenkeu Berharap Realisasi Belanja Membaik

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan realisasi belanja pemerintah yang sempat menurun di…

Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyebab Blackout PLN

  NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi yang menjadi penyebab listrik PLN padam total atau "blackout" pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…

PGE Kelola Energi Panas Bumi dengan Kapasitas 1.887 MW

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha sektor hulu Pertamina Geothermal Energy terus menggenjot produksi…