Proyek MP3EI di 2012 Terkendala Modal

Surabaya---Mega Proyek  Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2012 terbentuk infrastruktur, masalah modal  dan kepastian hukum atas tanah. " Saat pembangunan jalan itu tentunya membutuhkan pembebasan lahan.  Masalah di lapangan yang muncul adalah sejumlah warga tidak mau melepas tanahnya atau ada yang minta harga tinggi," kata Mantan Menteri Perindustrian kepada wartawan di  Surabaya, Rabu (4/1)

Menurut Fahmi, dengan kondisi itu tentu akan menghambat pembangunan jalan, termasuk proyek infrastruktur lainnya, misalnya  ketika proyek perluasan pelabuhan. Beberapa tempat membuktikan perluasan pelabuhan selalu terkendala dengan sikap dan kondisi masyarakat setempat, sehingga tidak bisa berkembang. "Jika tidak ada solusi akan menghambat MP3EI di 2012 ini," tambahnya.

Lebih jauh kata Fahmi lagi, selain berbagai kendala yang ada dari dalam negeri.  Hambatan lainnya adalah perkembangan negatif ekonomi dunia seperti Eropa, China, India dan Amerika Serikat (AS). Tempat-tempat di mana diharapkan modal bisa masuk menjadi terhambat karena krisis tersebut.

Terkait inflasi, menurut Fahmi, pada kwartal pertama 2012 ini masih terkendali. "Faktor Bank Indonesia (BI) untuk mengontrol tingkat inflasi kita. Pertumbuhan ekonomi kita sekitar 6,35 persen dan tingkat inflasi kita sesuai dengan perkiraan BI," tukasnya.               

Ditempat terpisah, Direktur Pelayanan, Aplikasi Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, Suhardi mengakui sistem pelayanan perizinan di Indonesia untuk investor asing kurang bagus. Oleh karena itu pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berusaha memperbaiki pelayanan terpadu. "Pelayanan perizinan kalah dibandingkan dengan negara lain. Rumitnya perizinan masih banyak dikeluhkan investor asing," terangnya di Yogyakarta.

Menurut Suhardi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, peringkat Indonesia di urutan ke-126. Oleh karena itu pihaknya yakni BKPM bersama Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara (PAN) dan Kemendagri berusaha melakukan perbaikan. "Salah satunya mendorong provinsi di seluruh Indonesia untuk mendirikan kantor pelayanan terpadu agar investor mau berinvestasi di daerah," tambahnya

Suhardi menambahkan masalah kerumitan perizinan di Indonesia masih menjadi ganjalan para investor. Oleh karena itu pihaknya melalui Perpres No.27/2009 berusaha memperbaikinya dengan mendirikan kantor pelayanan perizinan terpadu di semua daerah.

Lebih jauh kata Suhardi, dari 33 provinsi seluruh Indonesia sudah ada 16 kantor, Provinsi DIY yang ke 17. Yogyakarta merupakan satu-satunya kantor pelayanan terpadu satu pintu (PSTP) yang menggunakan nama gerai dengan semangat enteprenuer atau swasta. "Dengan adanya perbaikan sistem pelayanan dan perizinan kita berharap investor swasta berani masuk. Pemerintah berusaha secara internal melakukan transparansi pelayanannya," kata Suhardi.

Sementara itu Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian Kementerian PAN, Endy Fatoni menambahkan pihaknya bersama kementerian lainnya dan BKPM sesuai Perpres No.27/2009 berusaha melakukan percepatan terbentuknya kantor pelayanan terpadu satu pintu (PSTP).  **cahyo