Sekjen Sebagai Penanggungjawab Anggaran - Proyek Di Lingkungan DPR

NERACA

Jakarta----Berbagai proyek yang sedang dikerjakan dilingkungan DPR terus menuai kritik keras. Mulai dari renovasi toilet senilai Rp2 miliar, kemudian pembangnunan sarana parkiran motor sebesar Rp 3 M hingga Anggaran Absen Finger Print DPR senilai Rp3,7 miliar. “Semua ada tanggungjawab penggunaan anggaran itu Sekertariat Jenderal DPR. Jadi 1000% itu tanggungjawab sekjen DPR. Sama sekali tidak ada urusan dengan kita,” kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan melalui pesan singkatnya.

Namun demikian, kata Marzuki, Sekjen DPR selalu mendapat pengawasan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga, sudah barang tentu apa yang dilakukan Sekjen diketahui oleh BPK. “Nah kemudian untuk pengawasan, sekjen itu diawasi oleh BPK yang setiap tahun rutin melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi kalau orang menganggap Ketua DPR harus tahu, padahal itu bukan tugas Ketua DPR. Nah, Itu yang harus dipahami setiap orang,” tambahnya

Marzuki menjelaskan tugas seorang anggota DPR RI adalah pada bidang politik, bukan mengurusi hal-hal teknis sebuah gedung termasuk yang direncanakan oleh Sekjen tersebut. “Jadi jangan menyalahkan seolah-olah ada proyek DPR, lalu Ketua DPR harus tahu. Nah ini yang salah paham, anggota DPR itu tidak ada kaitan dengan persoalan pemanfaatan anggaran, intinya tidak ada persoalan dengan itu,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Anis Matta jga mengaku pimpinan DPR tak mau tahu dengan proyek akhir tahun Setjen DPR. Termasuk renovasi parkiran DPR yang bernilai Rp 3 miliar. “Saya bilang harga seperti itu ditentukan oleh Setjen. Lebih bagus kita fokus pada masalah yang lebih besar dibanding masalah seperti itu," ujarnya

Seperti diketahui, parkiran motor baru dirancang setinggi 2 lantai. Untuk menampung motor para staf Setjen DPR. "Kontraktornya PT Baitul Rahmat Jaya, dibuat dua lantai. Kan sekarang muatnya untuk 800 motor sedangkan sehari-hari ada 2000 motor,” jelas Kepala Biro Harbangin DPR Sumirat.

Menyinggung soal proyek pengadaan sistem absen finger DPR yang semula Rp3,7 miliar, Sumirat menambahkan aggaran proyek pengadaan sistem anggaran finger print diturunkan jadi Rp 3,7 M. "Memang waktu itu kita sesuai vendor Rp 4 M sekarang ada lagi lebih murah Rp 3,7 M. Kita kompare lagi," tuturnya

Proses tender akan dimulai per tanggal 16 Januari 2012. Pemasangan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Pintu masuk ruang paripurna ada 16 finger print. 8 masuk 8 keluar yang akan diberi fasilitas ini," tandas Sumirat.

Terkait dengan renovasi toilet DPR senilai Rp 2 miliar, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito meminta agar DPR lebih peka terhadap kepentingan publik. **cahyo

BERITA TERKAIT

Era Baru Berkendara, EC-GO Bike Luncurkan Motor Hemat Ramah Lingkungan

Era Baru Berkendara, EC-GO Bike Luncurkan Motor Hemat Ramah Lingkungan NERACA Jakarta - Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara…

Realisasi Anggaran Kemenperin 2018 Capai 92,28%

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengoptimalkan alokasi anggaran bagi organisasinya dalam rangka mendorong pengembangan industri nasional. Kemenperin merealisasikan…

Cegah Praktek Korupsi - WSKT Wajibkan Kepala Proyek Lapor LHKPN

NERACA Jakarta – Dalam rangaka mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih sesuai dengan prinsip good corporate governance, PT Waskita Karya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

RS Diminta Jangan Diskriminatif Terhadap Pasien JKS KIS

    NERACA   Jakarta - Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengingatkan pengelola fasilitas…

Pemerintah Lelang 7 Ruas Tol dengan Total Investasi Rp151 triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada…

PLN Komitmen Tanamkan Budaya K3

    NERACA   Jakarta - Dalam sebuah perusahaan, pengelolaan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lindung Lingkungan (K3LL) tidak boleh…