Sekjen Sebagai Penanggungjawab Anggaran - Proyek Di Lingkungan DPR

NERACA

Jakarta----Berbagai proyek yang sedang dikerjakan dilingkungan DPR terus menuai kritik keras. Mulai dari renovasi toilet senilai Rp2 miliar, kemudian pembangnunan sarana parkiran motor sebesar Rp 3 M hingga Anggaran Absen Finger Print DPR senilai Rp3,7 miliar. “Semua ada tanggungjawab penggunaan anggaran itu Sekertariat Jenderal DPR. Jadi 1000% itu tanggungjawab sekjen DPR. Sama sekali tidak ada urusan dengan kita,” kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan melalui pesan singkatnya.

Namun demikian, kata Marzuki, Sekjen DPR selalu mendapat pengawasan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga, sudah barang tentu apa yang dilakukan Sekjen diketahui oleh BPK. “Nah kemudian untuk pengawasan, sekjen itu diawasi oleh BPK yang setiap tahun rutin melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi kalau orang menganggap Ketua DPR harus tahu, padahal itu bukan tugas Ketua DPR. Nah, Itu yang harus dipahami setiap orang,” tambahnya

Marzuki menjelaskan tugas seorang anggota DPR RI adalah pada bidang politik, bukan mengurusi hal-hal teknis sebuah gedung termasuk yang direncanakan oleh Sekjen tersebut. “Jadi jangan menyalahkan seolah-olah ada proyek DPR, lalu Ketua DPR harus tahu. Nah ini yang salah paham, anggota DPR itu tidak ada kaitan dengan persoalan pemanfaatan anggaran, intinya tidak ada persoalan dengan itu,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Anis Matta jga mengaku pimpinan DPR tak mau tahu dengan proyek akhir tahun Setjen DPR. Termasuk renovasi parkiran DPR yang bernilai Rp 3 miliar. “Saya bilang harga seperti itu ditentukan oleh Setjen. Lebih bagus kita fokus pada masalah yang lebih besar dibanding masalah seperti itu," ujarnya

Seperti diketahui, parkiran motor baru dirancang setinggi 2 lantai. Untuk menampung motor para staf Setjen DPR. "Kontraktornya PT Baitul Rahmat Jaya, dibuat dua lantai. Kan sekarang muatnya untuk 800 motor sedangkan sehari-hari ada 2000 motor,” jelas Kepala Biro Harbangin DPR Sumirat.

Menyinggung soal proyek pengadaan sistem absen finger DPR yang semula Rp3,7 miliar, Sumirat menambahkan aggaran proyek pengadaan sistem anggaran finger print diturunkan jadi Rp 3,7 M. "Memang waktu itu kita sesuai vendor Rp 4 M sekarang ada lagi lebih murah Rp 3,7 M. Kita kompare lagi," tuturnya

Proses tender akan dimulai per tanggal 16 Januari 2012. Pemasangan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Pintu masuk ruang paripurna ada 16 finger print. 8 masuk 8 keluar yang akan diberi fasilitas ini," tandas Sumirat.

Terkait dengan renovasi toilet DPR senilai Rp 2 miliar, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito meminta agar DPR lebih peka terhadap kepentingan publik. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

Berlakukan WFH, Bhinneka.com Pastikan Aktivitas Pengantaran Berjalan Terkendali

    NERACA   Jakarta - Demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di mana keselamatan karyawan menjadi prioritas Bhinneka.com. Kini Bhinneka.com…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…