Sekjen Sebagai Penanggungjawab Anggaran - Proyek Di Lingkungan DPR

NERACA

Jakarta----Berbagai proyek yang sedang dikerjakan dilingkungan DPR terus menuai kritik keras. Mulai dari renovasi toilet senilai Rp2 miliar, kemudian pembangnunan sarana parkiran motor sebesar Rp 3 M hingga Anggaran Absen Finger Print DPR senilai Rp3,7 miliar. “Semua ada tanggungjawab penggunaan anggaran itu Sekertariat Jenderal DPR. Jadi 1000% itu tanggungjawab sekjen DPR. Sama sekali tidak ada urusan dengan kita,” kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan melalui pesan singkatnya.

Namun demikian, kata Marzuki, Sekjen DPR selalu mendapat pengawasan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga, sudah barang tentu apa yang dilakukan Sekjen diketahui oleh BPK. “Nah kemudian untuk pengawasan, sekjen itu diawasi oleh BPK yang setiap tahun rutin melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi kalau orang menganggap Ketua DPR harus tahu, padahal itu bukan tugas Ketua DPR. Nah, Itu yang harus dipahami setiap orang,” tambahnya

Marzuki menjelaskan tugas seorang anggota DPR RI adalah pada bidang politik, bukan mengurusi hal-hal teknis sebuah gedung termasuk yang direncanakan oleh Sekjen tersebut. “Jadi jangan menyalahkan seolah-olah ada proyek DPR, lalu Ketua DPR harus tahu. Nah ini yang salah paham, anggota DPR itu tidak ada kaitan dengan persoalan pemanfaatan anggaran, intinya tidak ada persoalan dengan itu,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Anis Matta jga mengaku pimpinan DPR tak mau tahu dengan proyek akhir tahun Setjen DPR. Termasuk renovasi parkiran DPR yang bernilai Rp 3 miliar. “Saya bilang harga seperti itu ditentukan oleh Setjen. Lebih bagus kita fokus pada masalah yang lebih besar dibanding masalah seperti itu," ujarnya

Seperti diketahui, parkiran motor baru dirancang setinggi 2 lantai. Untuk menampung motor para staf Setjen DPR. "Kontraktornya PT Baitul Rahmat Jaya, dibuat dua lantai. Kan sekarang muatnya untuk 800 motor sedangkan sehari-hari ada 2000 motor,” jelas Kepala Biro Harbangin DPR Sumirat.

Menyinggung soal proyek pengadaan sistem absen finger DPR yang semula Rp3,7 miliar, Sumirat menambahkan aggaran proyek pengadaan sistem anggaran finger print diturunkan jadi Rp 3,7 M. "Memang waktu itu kita sesuai vendor Rp 4 M sekarang ada lagi lebih murah Rp 3,7 M. Kita kompare lagi," tuturnya

Proses tender akan dimulai per tanggal 16 Januari 2012. Pemasangan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Pintu masuk ruang paripurna ada 16 finger print. 8 masuk 8 keluar yang akan diberi fasilitas ini," tandas Sumirat.

Terkait dengan renovasi toilet DPR senilai Rp 2 miliar, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito meminta agar DPR lebih peka terhadap kepentingan publik. **cahyo

BERITA TERKAIT

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

Forza Land Hanya Fokus Proyek Eksisting - Jaga Pertumbuhan Bisnis

NERACA Jakarta – Memasuki tahun politik, PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), emiten yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa…

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Bandara Soetta akan Bangun Terminal IV

    NERACA   Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, akan membangun terminal IV untuk menambah kapasitas penumpang. “Saya…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…