NERACA

Jakarta – Sebagai instrument pembiayaan negara, pemerintah selalu memanfaatkan penerbitan surat utang negara berbasis syariah atau dikenal Sukuk dan SBSN. Bahkan tingginya permintaan pasar atas penerbitan Sukuk dan dinilai sebagai investasi aman, kini membuat pemerintah kembali untuk menerbitkan Sukuk senilai Rp 126 triliun.

Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan berencana akan menerbitkan 20% hingga 30% Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dari Surat Berharga Nasional (SBN) senilai Rp126,7 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kemenkeu Riestianti dalam acara Sosilaisasi Sukuk Negara Ritel, Investasi Syariah yang Aman dan Menguntungkan di Jakarta, Rabu (23/2).

Selain itu, pada awal tahun ini, pemerintah mengklaim telah berhasil menarik pembiayaan dari SBSN sebesar Rp6 triliun untuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), lalu SBSN SR-003 sebesar Rp7,3 triliun dari jumlah investor sebanyak 15.487 orang. SBSN merupakan salah satu instrumen investasi, karena Pertama, memberikan imbalan tetap (fixed return), dimana imbalan dibayarkan secara periodik. Kedua, sebagai investasi yang aman karena pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara, yaitu berdasarkan UU No.19/2008 dan UU APBN setiap tahunnya.

Ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dengan harga pasar. Keempat, berpotensi memperoleh capital gain di pasar sekunder. Dan kelima, pajak terhadap imbalan sebesar 15% lebih kecil daripada pajak terhadap bagi hasil deposito yakni 20%. Serta yang keenam, tentunya harus sesuai prinsip syariah. “Untuk tata cara pembelian SBSN di pasar perdana ada dua cara. Yaitu, bookbuilding dan lelang. Kalau bookbuilding, pemesanan pembelian SBSN dilakukan melalui agen penjual yang telah lulus seleksi dan ditunjuk pemerintah,” tuturnya.

Kemudian mekanisme lelang, lanjut dia, penawaran pembelian SBSN dilakukan melalui peserta lelang yang disetujui pemerintah. Lelang SBSN dilakukan melalui sistem BI-SSSS yang ada di Bank Indonesia, yang bertindak sebagai agen lelang berdasarkan UU SBSN.

Lelang 1 Maret

Setelah sukses dengan Sukuk Ritel SR-003, pemerintah berencana mengadakan lelang reguler Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Maret mendatang senilai Rp1 triliun dengan alokasi non competitive sebesar 30% dan menggunakan metode harga multiple piece. “Sukuk tersebut terdiri dari lima seri yaitu seri IFR005 (reopening) dengan tenor enam tahun dan yield-nya sembilan persen, seri IFR0007 (reopening) dengan tenor 14 tahun, yield 10,25%, seri IFR0006 (reopening) dengan tenor 19 tahun dan yield 10,25%, seri IFR0009 (new issue) dengan tenor 10 tahun serta seri IFR0010 (new issue) bertenor 25 tahun,” ujar Riestianti.

Sedangkan settlement baru, akan dilaksanakan pada 3 Maret 2011, atau setelah penerbitan seri SR-003 ini. Riestianti menambahkan, dalam lelang SBSN kali ini, pihaknya akan menggunakan akad ijarah sale and lease back dengan underlying asset badan milik negara (BMN) berupa tanah atau bangunan.

Pemerintah sendiri mengajukan BMN senilai Rp30,2 triliun yang akan digunakan sebagai underlying asset penerbitan SBSN tahun ini. “Selain ijarah sale and lease back, ada juga ijarah asset to be leased. Jenis akad ini khusus untuk pembiayaan proyek, yang langsung dari sukuk. Jadi tidak melalui pembiayaan langsung, yang butuh regulasi untuk legal standing-nya,” tegasnya.

Dikatakan Riestianti, kedua akad ijarah tersebut dapat di-trading-kan. Sedangkan jenis akad mudarabah, musyarakah, dan istishna, tidak bisa. Alasannya karena ketiga akad tersebut ditujukan bagi proyek usaha, yang mengharuskan 30%-nya tangible atau berwujud. Sehingga diperbolehkan mengikuti trading. “Kalau tidak mencapai 30%, disebut utang, jadi nggak bisa ikut (trading),” katanya.

Laris Manis Sukri

Sebelumnya, pemerintah berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 7,34 triliun dari penjualan sukuk ritel seri SR003. Realisasi tersebut sedikit di atas target Rp 7,01 triliun yang dipatok 20 agen penjual. Namun, penerbitan diakui masih lebih rendah dibandingkan penjualan SR002 yang mencapai Rp 8,03 triliun.

Kata Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, saat sukuk ritel ditawarkan, sebagian investor sempat waswas dengan ekspektasi investasi yang mulai meningkat. Pasalnya, penawaran bertetepatan dengan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,75%.

Namun setelah berkomunikasi dengan investor, sukuk ritel masih dianggap sebagai alternatif investasi yang menarik. Sebab, risikonya sangat minimal dan terbebas dan risiko gagal bayar. SR003 dibeli oleh 15.487 orang investor. Sebaran kewilayahan sudah makin membaik, ditandai dengan porsi investor di luar Jakarta yang telah mencapai 58,83%.

Kemudian, pada Maret mendatang, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) non ritel dengan target indikatif Rp 1 triliun. Ada 5 seri yang akan ditawarkan dengan tenor bervariasi.
Pemerintah juga akan mengajukan persetujuan underlying asset untuk penerbitan SBSN selanjutnya. Underlying asset yang akan diajukan ke DPR senilai Rp 30,2 triliun. Dimana aset tersebut, nantinya hanya menjadi underlying penerbitan. "Jadi tidak dijual, tidak dijaminkan, tidak dijadikan kolateral. Tapi aset tersebut yang digunakan atau dialihkan adalah hak manfaat. Jadi legal title tetap pemerintah. Negara," tegas Rahmat.

Saat ini, aset-aset yang menjadi underlying juga dipilih yang bukan merupakan aset strategis seperti milik kementrian pertahanan. Aset negara yang menjadi situs budaya atau lambang nasional, sepertu candi Borobudur, Stadion Gelora Bung Karno, atau Tugu Monas, juga tidak akan menjadi underlying asset. (ardi/bani)