Pertumbuhan Investasi Terkait Kemiskinan

Rabu, 04/01/2012

NERACA

Jakarta—Pemerintah bertekad mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran pada 2012. Hal ini terkait dengan pencapaian target dan pertumbuhan investasi sebesar 11,5%. Alasanya angka kemiskinan dan pengangguran perlu ditekan. “Dengan target pertumbuhan ekonomi 6,7% pada 2012, maka investasi harus di atas 2011 yang sebesar 8,1% menjadi 11,5% untuk 2012. Tentu ini berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan dan tersedianya lapangan pekerjaan," kata Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana dalam acara Konferensi Pers, di kantornya,Jalan Taman Suropati, Jakarta, Selasa (3/01)

Lebih jauh Armida menambahkan investasi ini diharapkan datang dari semua pihak seperti pemerintah, swasta domestik dan asing, BUMN dan masyarakat. "Tantangannya, bayangkan dengan situasi global di mana negara-negara tetangga kita pertumbuhannya terkoreksi ke bawah. Maka kita harapkan investasi datang dari semua pihak baik pemerintah, swasta domestik dan asing, BUMN serta masyarakat kita," tambahnya

Selain menargetkan pertumbuhan investasi, Armida juga menekankan investasi ini harus tepat sasaran sehingga bisa mengatasi masalah kemiskinan dan tenaga kerja. "Investasinya di mana saja? Itu yang akan mempengaruhi atau berkorelasi dengan kemiskinan dan tenaga kerja," terangnya

Menurut Armida, masalah kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia. Meski sudah ada langkah nyata. Namun belum significant. “Penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kegiatan ekonomi secara luas telah menghasilkan penurunan jumlah orang miskin, walaupun dengan laju penurunan yang relatif lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan September 2011 jumlah orang miskin mencapai 12,36 persen. Angka itu berada di dalam range sasaran," tambahnya

Armida mengungkapkan pengangguran adalah fenomena yang menonjol di perkotaan, sedangkan kemiskinan adalah fenomena yang menonjol di perdesaan. Disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan sangat tinggi, demikian pula disparitas kemiskinan antarprovinsi. Banyak provinsi padat penduduk seperti di Jawa tingkat kemiskinannya rendah dibandingkan banyak daerah di luar Jawa, misalnya Papua 32,0%, Papua Barat 31,9% dan Maluku 23,0%.

Yang jelas, kata Armida, sejumlah daerah sudah berhasil mengurangi kemiskinan, terutam di Indonesia Timur. “Beberapa daerah patut memperoleh acungan jempol karena dengan berbagai kiat yang dilakukan mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, misalnya Gorontalo 10,38%, Maluku 10,03%, sementara secara nasional mengalami penurunan sebesar 5,26 persen dalam periode 2006-2011," jelasnya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR F-PDIP, Arif Budimanta mengatakan indikator makro ekonomi memang cukup baik. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi RI hingga 6,5% pada 2011. Namun sayangnya belum bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan. "Lucu. Ada kemiskinan kronis ditengah baiknya angka pertumbuhan ekonomi makro," ujarnya

Menurut Arif, kemiskinan di Indonesia disebabkan karena memusatnya pertumbuhan di kota dan tidak berhasilnya program kedaulatan pangan dan pendidikan. Dikatakan Arif, hal ini terihat dari pengeluaran penduduk miskin yang 73% di dominasi oleh bahan makanan dimana rata-rata 30% disumbangkan oleh pengeluaran untuk membeli beras. **bari/cahyo