Kilang Mini Tak Gunakan APBN

 

 

NERACA

 

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan jika proyek kilang mini tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Untuk kilang mini dikasih saja ke operator, APBN itu digunakan untuk membangun sesuatu yang dibutuhkan masyarakat paling bawah. Misal pembangunan jaringan gas (Jargas)," kata Jonan ketika menjadi pembicara forum gas nasional di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (3/5).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kilang mini agar dikerjakan oleh dunia usaha, karena pemerintah juga tidak memiliki orang untuk mengoperasikan hal tersebut. Seperti tender, alokasi dan kepanjangan akan dibuka semuanya untuk umum. Terkait dengan jaringan gas, ia mengingatkan jika sambungan sebanyak 100.000 jaringan tetap akan dilanjutkan di perkotaan. Sebab dengan pemakaian gas bumi akan menghemat 50 persen biaya daripada menggunakan elpiji. "Kalau lima tahun lagi, elpiji sih masih bisa, tapi lama-lama ya akan lebih sulit," katanya.

Namun, Jonan sendiri sebenarnya mengingatkan dalam satu tahun bisa membangun sebanyak 1 juta sambungan rumah (SR) untuk aliran gas ke masyarakat, sehingga bisa permintaan untuk elpiji bisa lebih ditekan lagi. Tetapi keinginan tersebut terhambat pada ketersediaan dana. Dan apabila ada ketersediaan listrik banyak, maka gasnya akan dialirkan kepada pembangkit.

Mantan Menteri Perhubungan terus juga sempat merasa heran jika produksi lifting gas industri hulu dalam negeri lebih mahal dibandingkan luar negeri. "Saya orang yang tidak bisa mengerti kalau biaya produksi naik tapi hasilnya turun. Sama sekali tidak paham," kata Ignasius Jonan. Ia meminta semua proses produksi harus lebih efisien, apapun modelnya. "Mau gross split atau mau cost recovery tapi efisiensi dari waktu ke waktu harus sungguh-sungguh," katanya.

Jonan juga telah menjelaskan hal tersebut kepada Presiden, namun menurutnya Presiden juga tidak memahami hal tersebut. Ia mengimbau untuk dapat menciptakan produk dalam negeri yang berkualitas. Dengan kata lain, jika harganya tinggi maka tingkat kualitas dan kuantitas gas juga harus berbanding sama. "Bisnis ini harus dilakukan dengan cara orang dewasa, jangan seperti membuat prakarya, di mana biaya produksinya mahal namun dijualnya justru lebih murah. Tidak ada bisnis model yang seperti itu," kata Jonan.

 

BERITA TERKAIT

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…