Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Tak diragukan lagi dan sudah menjadi sebuah realitas bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) mampu menjawab terhadap segala tantangan dan persoalan kemiskinan. Bahkan dengan adanya LKM mampu mencegah peredaran uang untuk tidak kemana-mana dan hanya berputar pada satu tempat atau daerah, dengan demikian LKM mampu menjawab sebuah  capital out flow (pelarian modal) dari suatu daerah ke perkotaan. Kemampuan dan ketahanan dari LKM tersebut selama ini dipandang mampu menahan denyut ekonomi di daerah dan pedesaan untuk tetap bergerak, meksipun terkadang ambivalen terhadap inflasi  yang terjadi di perkotaan akibat ketidak seimbangnya antara supply and demand, tetap saja dalam bisnis di LKM tetap bergerak dan pengaruhnya sangat  signifikan.

Bisnis di LKM sangat menarik, meskipun harus bekerja keras dalam pelaksanaanya, hal ini dikarenakan transaksi berbasis sektor riil memiliki multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat. Maka dengan fenomena ini, keberadaan dari LKM menjadi sebuah jawaban terhadap persoalan dan problematika yang terjadi di masyarakat. Bahkan LKM yang selama ini tumbuh dan berkembang,  dibiarkan saja tanpa sebuah intervensi oleh pihak manapun tetap bisa  eksis, hal ini dikarenakan LKM memiliki social capital yang kuat bahkan memiliki kemampuan terhadap jaring pengaman masyarakat.

Namun  bagaimana jika peran dari LKM itu dibonsai secara sistematis, terstruktur dan masif. Realitas ini yang kini terjadi pada diri LKM dengan berbagai macam aturan – aturan regulasi ketika LKM menjalin kemiteraan terhadap pihak manapun. Tumbuh dan suburnya bisnis di dunia mikro membuat semua pihak termasuk bank dan non bank ingin terlibat, apalagi Indonesia yang mayoritas pelaku usahanya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi peluang tersendiri. Maka sangat wajar sekali—apabila berbagai pihak melirik sektor ini menjadi sebuah sektor yang sangat seksi.

Namun sangat disayangkan—ketika berbagai pihak menjalin kemiteraan dengan LKM, rasa keadilan di tanggalkan begitu saja  bahkan banyak LKM – LKM yang ada harus “gigit jari” buih dari kemitraan, dimana  ketika data keanggotaan mereka sebagai pelaku UMKM harus "dirampok" dengan teknologi IT  secara sistematis, terstruktur dan masif oleh pihak mitra. Maka dari itu perlu sebuah evaluasi program yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun dalam menjalin kemiteraan baik dalam metode  linked program atau metode manapun. Apalagi selama ini dalam pemberdayaan UMKM, peran LKM yang paling terdepan dalam merawat, membina hingga mengoptimalkan. 

Maka dari itu dalam kemiteraan membangun bisnis disektor mikro tak bisa LKM selalu diposisikan sebagai--kelinci percobaan dari konsep - konsep penyaluran kredit mikro. Bahkan dibuat skenario pencurian data anggota LKM secara struktur yang sangat keji. Untuk itu arsitektur pembiayaan mikro harus didisain secara adil dan memberikan keadilan hukum terhadap LKM. Problemnya arsitektur pembiayaan mikro yang berjalan selama ini  hanya sebuah wacana dalam bahan diskusi tanpa sebuah role yang sangat jelas. Disinilah setiap waktu dan ruang LKM--terancam "dirampok" oleh pihak manapun yang ingin mendominasi di pasar mikro.