NERACA

Jakarta - Pemerintah memperkirakan realisasi defisit anggaran negara 2011 sekitar 1,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini lebih rendah dari estimasi APBN-P 2011 sebesar 2,1%. Hal tersebut dikarenakan realisasi belanja di bawah target. “Tapi kayanya lebih rendah dari itu (1,6%), tapi di atas 1,5%," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,27/12

Menurut Agus, hal ini terjadi karena daya serap anggaran belanja negara tidak sebanding dengan penerimaan negara yang semakin mendekati sasaran. “Masalahnya, ini terjadi karena daya serap anggaran,”tambahnya.

Ditempat yang sama Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengungkapkan posisi APBN-P 2011 pada akhir pekan lalu telah mengalami defisit sekitar 0,5% PDB. Namun dia belum merinci lebih detail realisasi penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara terkini. "Defisit sudah 0,5% pekan lalu, sekitar tanggal 21 Desember ya," imbunya

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara per 30 November, penyerapan anggaran belanja modal baru Rp 65 triliun atau 47,3% dari pagu Rp 140,95 triliun. Relisasi tersebut jauh di bawah belanja pegawai, yang mencapai Rp 158,9 triliun (86,9%) dan belanja barang Rp 84,9 triliun (59,5%).

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran belanja negara selama 11 bulan pelaksanaan APBN sebesar Rp1.001,2 triliun (75,8% dari pagu). Pencapaian itu tidak sebanding dengan pendapatan negara yang terkumpul Rp 1.022,9 triliun (87,4% dari target), sehingga ada surplus Rp 21,7 triliun. Padahal untuk menambal defisit, pemerintah sudah menarik utang Rp 97,4 triliun (64,6% dari target).

Sementara itu, Peneliti Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro menilai Indonesia sudah harus mulai mempertimbangkan untuk melakukan capital control agar aliran dana tidak bebas keluar masuk. "Capital control itu bukan sesuatu yang negatif, ini langkah untuk menstabilkan perekonomian kita. Kalau kita lihat negara-negara tetangga di Thailand dan Malaysia kan juga sudah melakukannya, apalagi World Bank dan IMF (International Monetary Fund) juga tidak alergi," katanya

Menurut Umar, Bank Indonesia (BI) saat ini telah melakukan beberapa langkah pencegahan agar capital inflow (aliran dana masuk) ke Indonesia. Meski begitu, Pemerintah dan Bank Sentral perlu mengkaji capital control. "Tahun depan sudah ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Arus Devisa, ini bagus meskipun belum dikatakan capital control. BI juga sudah tidak pernah melakukan lelang SBI (Sertifikat Bank Indonesia) di bawah enam bulan, itu langkah antipasif BI," lanjut Umar.

Di tahun depan, dengan diraihnya status investment grade dari Fitch beberapa minggu lalu, aliran dana masuk, khususnya dari asing akan terus masuk ke Indonesia dengan pertumbuhan mencapai 8,6% (year on year). "Investasi langsung di sektor real dan investasi di portofolio akan terus masuk, khususnya dana dari PMA," tambah dia. **cahyo