Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Kekisruhan bisnis angkutan hingga kini belum juga berakhir. Belakangan kekisruhan kian melebar dan hingga menimbulkan korban. Ketegangan demi ketegangan terus menerus terjadi dimana bisnis angkutan online mengembangkan sayapnya. Pemerintah pun dibuat pontang-panting akibat masifnya pengembangan bisnis tersebut. Situasi yang semakin tidak terkendali akhirnya membuat pemerintah bersikap tegas dengan memberlakukan revisi regulasi, PerMenhub No 32/2016, efektif per 1 April 2017.

Berkembangnya bisnis angkutan online memang bukan main pesatnya. Tidak hanya di Ibukota, bisnis tersebut mampu menggurita hingga ke berbagai daerah. Tidak sulit memprediksi perkembangan bisnis angkutan online ditengah permasalahan transportasi di Indonesia yang relatif sama. Masyarakat seakan dibuat tidak memiliki banyak pilihan dalam bertransportasi dan ketersediaan angkutan umum yang selalu bermasalah. Seiring gayung bersambut, kehadiran angkutan online seakan menjawab kerisauan masyarakat ditengah minimnya pilihan.

Kehadiran angkutan online mampu merusak kemapanan bisnis angkutan yang ada saat ini. Kehadirannya dianggap sebagai momok bagi angkutan konvensional. Secara tegas angkutan konvensional menolak kehadiran bisnis baru tersebut diwilayahnya. Aksi ancam mengancam menjadi hal yang biasa dalam persaingan kedua bisnis tersebut. Namun situasi berubah menjadi semakin rumit dan cenderung anarkis. Tindak kekerasan sering kali digunakan untuk mempertahankan ego masing-masing hingga akhirnya jatuh korban.

Demi mencegah keadaan yang kian tidak terkendali, pemerintah akhirnya bersikap tegas dengan memberlakukan regulasi. Revisi penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek pun siap diimplementasi dalam waktu dekat. Pemerintah menggunakan prinsip kesetaraan dalam membuat regulasi tersebut yang bertujuan agar bisnis angkutan dapat berkompetisi secara sehat. Kompetisi dapat berjalan lebih adil meskipun kedua bisnis tersebut, angkutan online dan konvensional, memiliki pendekatan yang berbeda.

Sikap yang diambil pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah dianggap proteksionis dan cenderung mematikan kekuatan inovasi. Secara terbuka, salah satu pemin di industri ini menyesalkan revisi regulasi yang ada dan berpotensi membawa bangsa ini ke arah kemunduran. Kemunduran yang dimaksud adalah tidak mengedepankan inovasi melainkan memberikan proteksi terhadap angkutan konvensional yang ada saat ini. Angkutan konvensional saat ini bukan lagi sebagai pilihan karena tidak berbasis layanan yang prima.

Tidak mudah bagi pemerintah menyatukan dua bisnis dengan pendekatan yang sangat berbeda. Pemerintah mengambil jalan tengah dengan tetap mengakomodir diantara kedua bisnis tersebut. Penetapan batasan tarif dan jumlah armada menjadi sebagian kecil yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang diharapkan kompetisi antar bisnis tersebut bisa lebih seimbang. Perbedaan pandangan acap kali membuat posisi pemerintah menjadi serba sulit di tengah lingkungan bisnis yang sarat akan kepentingan.