NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyarankan agar adanya kebijakan "oil tax" atau pembiayaan pajak produksi minyak dan gas bumi (migas). "Kalau kita lindungi pengusaha kenapa tidak ditetapkan 'oil tax', kalau harga turun diturunkan beban kepada pengusaha," kata Faisal dalam acara diskusi masa depan Migas Indonesia di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Hal tersebut berdasarkan karena skema gross split masih dianggap belum bisa melindungi pengusaha ketika harga minyak sedang turun ataupun naik. "Ketersediaan migas kan semakin sulit, semakin ke sini penemuannya semakin ke tengah laut, sehingga ongkos produk semakin bertambah dan hall tersebut tidak bisa dihubungkan dengan gross split atau cost recovery," katanya.

Membangun industri nasional menurutnya harus menarik serta menjamin keberlangsungan dalam jangka panjang. Menurutnya pemerintah terkesan tidak mau menanggung risiko yang ada atas industri migas dari perusahaan nasional. "Bagaimana bisa tega-teganya pemerintah tidak menanggung risiko atas 10 persen partisipasi saham daerah dan keuntungan itu kan berarti baru bisa dinikmati pengusaha atau pihak terkait 10 tahun mendatang jika dalam bentuk saham?," tanya Faisal.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di tempat yang sama menanggapi pernyataan dari Faisal Basri. "Kalau terkait Gross Split tidak menarik untuk investasi, berarti Anda (Faisal Basri) belum membaca lebih detail, coba dibaca lagi, di situ jelas kok pembagian dan hitungannya," kata Jonan.

Jonan juga menjelaskan bahwa jika pembagian atau masalah harga berbeda-beda, pada kenyataannya di lapangan memang seperti itu. Dengan kata lain negosiasi keuntungan memang berbeda-beda. Namun, ia tetap menggarisbawahi jika untuk investor baru tetap akan melaksanakan wajib dengan skema gross split.