NERACA

Jakarta---- Dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga tak rampung-rampung. Padahal selama ini di Yogyakarta tak ada pergolakan apapun. “Bahwa tegaknya NKRI ini antara lain berasal dari sepuluh daerah istimewa di Indonesia diantaranya adalah DIY. Karena itu biarkan saja kesultanan itu mengurus rakyatnya sendiri, selama tidak melanggar konstitusi dan tidak pula mengancam NKRI,” kata Pengamat Hukum Tatanegara, Irman Putra Sidin dalam diskusi “RUU DIY akan Dibawa Kemana?” di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (22/12).

Menurut Irman, DIY itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Sehingga aturan daerah itu harus diserahkan kepada Kesultanan Yogyakarta sesuai dengan kondisi daerah istimewa masing-masing. Selain DIY misalnya ada Majelis Rakyat Papua (MRP), rakyat Aceh dan lainnya. “Jadi, tidak demokratis kalau pemerintah memaksakan kebijakannya kepada daerah. Seperti pemilihan atau penetapan gubernur, perpanjangan jabatan. Bahwa tidak ada daerah yang keberatan dengan keistimewaan DIY itu,” katanya.

Yang pasti menurut Ryaas, dengan keistimewaan DIY selama ini terbukti tidak ada pergolakan maupun protes dari rakyat Yogya menyangkut kebijakan kesultanan Yogya. Oleh sebab itu tak ada alasan bagi pemeirntah untuk melakukan perpanjangan, penetapan atau pun apa namanya terkait posisi gubernur DIY tersebut. “Biarkan saja mengurus daerahnya sendiri. Dan, negara lebih baik menuntaskan masalah-masalah korupsi, pelanggaran HAM di Mesuji Lampung, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” tutur mantan Mendagri di era pemerintahan Gus Dur ini. **cahyo