NERACA

Jakarta----Dalam waktu dekat diprediksi banyak investor asing, terutama berasal dari AS yang bersiaps-siap membidik pasar obligasi Indonesia. Dana-dana pensiun dan asuransi dari negeri Paman Sam ini sudah biasa menjadi investor. “Di AS itu banyak dana pensiun dan asuransi, selama ini sudah banyak jadi investor dan kemungkinan (bisa masuk) jangka panjang," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta,21/12

Menurut Rahmat, status investment grade menyebabkan pembayaran surat utang Indonesia diperkirakan akan menurun di masa mendatang. Turunnya pembayaran surat utang ini, karena semakin meningkatnya permintaan akan obligasi Indonesia. Alasannya AS merupakan negara yang membutuhkan investasi di obligasi tenor panjang.

Lebih jauh kata Rahmat, rendahnya biaya surat utang yang diakibatkan dari penurunan imbal hasil ini, tidak begitu signifikan. "Sebetulnya dalam setahun terakhir pasar sudah mempersepsikan Indonesia sebagai negara investment grade," tambahnya

Menurut Rahmat, para investor sebetulnya sudah percaya terhadap kekuatan perekonomian dalam negeri sehingga risiko tergolong rendah. “Apalagi credit default swap (CDS) kita juga mencerminkan negara investment grade," imbuhnya

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menilai predikat investment grade yang telah disandang Indonesia belum akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka pendek. Alasanya kondisi ekonomi global masih tertekan dengan adanya krisis global. "Enggak bisa langsung, lihat, dapat investment grade langsung berdampak. Karena keputusan orang bawa dananya untuk investasi ke sini itu tidak cepat," ungkapnya di Jakarta,21/12.

Lebih lanjut Darmin menegaskan, dalam jangka pendek situasi global masih akan cenderung menekan. Namun untuk jangka menengah, investment grade diyakini akan meningkatkan kesempatan dana jangka panjang untuk masuk ke Indonesia. "Meningkatkan kesempatan dana dana jangka panjang yang relatif murah untuk masuk dan kemudian meningkatkan juga rating dari perusahaan perusahaan terbaik," imbuhnya

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendukung rencana pemerintah menggunakan SAL untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Dia menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepat jika melihat kondisi sarana dan prasarana yang selama ini kerap dijadikan kambing hitam lemahnya daya saing nasional. Menurutnya, SAL bisa digunakan untuk kebutuhan apapun, termasuk infrastruktur. “Tapi tentukan dulu skala prioritasnya untuk infrastruktur apa,” tegas Harry lagi.

DPR mengarahkan agar pemerintah memprioritaskan penggunaan SAL untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan dan keterhubungan antar wilayah. Sebab, tidak adil jika pemerintah lebih menggenjot pembangunan infrastruktur di kota-kota besar, sementara fenomena yang terlihat saat ini, ketersediaan infrastruktur di pedesaan sangat minim. Pemerintah juga perlu memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana di daerah terpencil untuk membuka akses yang lebih luas.

Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk pendukung aktivitas ekonomi juga perlu diperhatikan. Seperti infrastruktur untuk memperlancar akses produksi dan distribusi. Dia menyebutkan, penggunaan SAL bisa dilakukan tahun 2012. Mekanismenya harus terlebih dahulu melalui APBN-Perubahan. “Bisa masuk ke belanja modal, tapi ada item khusus untuk alokasi infrastruktur yang prioritas,” jelas Harry. **cahyo