NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo optimistis pendapatan per kapita di Indonesia akan mencapai 29.000 dolar AS saat Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan. "Kita harus optimistis bisa mencapai ini tapi dengan cara yang saya sampaikan tadi," kata Presiden Jokowi, seperti dikutip Rabu (22/2).

Ia menyebutkan dalam tiga bulan ini dirinya meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan perhitungan-perhitungan ekonomi Indonesia untuk beberapa tahun yang akan datang. "Saya minta Menkeu menghitung produk domestik bruto atau PDB kita pada 2045, kita tidak bekerja hari ini atau tahun depan saja, ke depan kita harus mengerti juga," kata Presiden Jokowi.

Ia menyebutkan berdasar perhitungan Kemenkeu, PDB Indonesia pada 2045 bisa mencapai 9,1 triliun dolar AS. "Tapi dengan catatan kita bekerja seperti yang saya sampaikan," kata Jokowi. Ia mengingatkan agar semua pihak bekerja dengan kalkulasi, bekerja secara detil atau rinci, tidak hanya teoritis dalam kantor dan terhitung. "Kalau ini kita lakukan, saya meyakini negara kita akan menapak pada suatu proses nanti di 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 dimana penduduk kita mencapai 310 juta lebih," kata Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp47,96 juta atau 3.605,1 dolar AS. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen.

BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y) tumbuh 4,94 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. Dari sisi produksi, hal itu disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,24 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor netto.

Meski ada kenaikan, Kepala BPS Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk menilai ada ketimpangan pendapatan antara penduduk di kota dan di desa atau di Jakarta dengan daerah lainnya. Ketimpangan tersebut cukup tajam. "Mungkin kalau kita sudah punya angka PDB per kapita per provinsi, ada perbedaan tajam antara satu provinsi dengan provinsi lain, seperti antara Jakarta dan NTT. Jadi kita masih punya PR bahwa ada ketimpangan, ini perlu perhatian," terangnya.

Dalam menurunkan ketimpangan, lebih jauh dijelaskan dia, dapat dilakukan dengan mempermudah akses pendidikan, modal, kesehatan, lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur secara merata dari wilayah Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Tantangan lain, Indonesia masih terkungkung dalam jeratan middle income trap atau negara berpendapatan menengah. Untuk keluar dari jebakan ini, Bank Indonesia (BI) mengatakan, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita sebesar US$ 13 ribu pada 2030.

Kecuk menambahkan, supaya PDB per kapita meningkat, Indonesia harus mampu menaikkan nilai PDB atas dasar harga berlaku. Syaratnya, seluruh industri harus bergerak, tumbuh tinggi sehingga nilai tambah meningkat. "Industri yang harus bergerak tinggi adalah 4 sektor yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sektor pertanian, industri, perdagangan, dan kontruksi," paparnya.

Diakui dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen di 2018. "Jadi kita harapkan dari 4 sektor utama ini tumbuh tinggi karena mampu men-generate income, berpengaruh ke masyarakat, menyerap tenaga kerja," jelas Kecuk. Ia menyarankan, pemerintah harus dapat mengendalikan inflasi, baik dari harga barang-barang yang diatur pemerintah (administered prices) dan gejolak harga bahan pangan. Pasalnya dengan inflasi yang tinggi, akan menggerus daya beli masyarakat sehingga berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga.

"Inflasi akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga, karena inflasi yang rendah, konsumsi bagus. Inflasi akan menjadi deflator untuk PDB harga berlaku, karena pertumbuhan ekonomi dihitung harga PDB konstan. PDB harga berlaku dibagi inflasi. Jadi inflasi harus dijaga," tandas dia.