Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Rektor Universitas Paramadina

Guru Besar FEB-UI

Bank Dunia pada 2016 menaikkan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia naik 15 peringkat dan menempati posisi ke-91 dunia. Kenaikkan peringkat Indonesia antara lain dikontribusikan oleh perbaikan di sejumlah bidang seperti peningkatan penyediaan listrik, sistem pelayanan online untuk perizinan usaha, dan pelayanan satu atap terkait bea dan cukai. Peningkatan peringkat ini di satu sisi perlu kita syukuri namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa ruang perbaikan masih sangat terbuka untuk terus menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di tanah air. Potensi Indonesia kedepan untuk masuk ke peringkat 50 dunia atau bahkan di posisi yang lebih baik lagi semakin terbuka seiring dengan komitmen nasional untuk terus melakukan perbaikan di segala bidang ekonomi.

Beberapa negara ASEAN peringkat kemudahaan berbisnis masih di atas Indonesia seperti Brunei (72), Thailand (46), Malaysia (23), dan Singapura (2). Kemudahan berbisnis tidak hanya penting ketika Indonesia tengah berupaya memperbesar investasi asing masuk ke Indonesia tetapi juga untuk semakin membuat pengusaha lokal semakin bergairah untuk memulai ataupun ekspansi usaha. Dengan semakin meningkatnya investasi di sektor riil inilah pada akhirnya penciptaan lapangan kerja, daya beli masyrakat serta agregat output nasional dapat terus ditingkatkan. Sehingga meningkatkan iklim investasi di Indonesia merupakan prasyrat utama untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Apabila kita melihat sejumlah indikator yang dijadikan ukuran pemeringkatan kemudahan berbisnis oleh Bank Dunia, maka hampir semua indikator menunjukkan arah peningkatan. Namun bebrepa faktor seperti kemudahan ijin properti, proteksi investor minoritas dan penyelesaian kepailitan menunjukkan penurunan peringkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar adalah indikator memulai bisnis baru naik 16 peringkat, akses terhadap listrik naik 12 peringkat, kemudahan pembayaran pajak naik 11 peringkat dan kemudahan mendapatkan kredit naik 8 peringkat. Sementara indikator lainnya seperti registrasi properti, kemudahan urusan kepabean dan penyelesaian sengketa kontrak naik 5 peringkat.

Pekerjaan untuk semakin membuat kemudahan berbisnis di Indonesia terus meningkat tentu merupakan pekerjaan kolektif di hampir semua lini. Bagi pemerinah pusat, memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan berjalan sampai ke daerah perlu terus dilakukan. Sementara itu bagi Pemerintah Daerah juga diminta untuk tidak menerbitkan Perda yang dapat menghambat investasi dan menciptakan suasana ketidakpastian usaha. Digitalisasi serta otomatisasi pelayanan publik terkait dengan perizinan juga perlu untuk terus dilakukan baik di Pusat maupun di Daerah. Melalui proses ini maka transparansi, akuntabilitas, kepastian dan kehandalan pelayanan publik akan meningkat tajam. Selain itu juga akan mengurangi adanya ruang-diskresi yang berpotensi memunculkan praktek-praktek korupsi di sektor pelayanan publik. Selain praktik korupsi yang dapat diminimalisir, kecepatan pelayanan bagi investor baik dari luar negeri maupun domestik juga akan meningkat tajam.