Koalisi LSM: Ketua MA Harus Berani Reformasi

Koalisi LSM: Ketua MA Harus Berani Reformasi

NERACA

Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan menyatakan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru harus berani dan mampu memimpin reformasi di lembaga peradilan Tanah Air.

Siaran pers Koalisi Pemantau Peradilan di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, kemarin, menyebutkan secara tiba-tiba Mahkamah Agung akan melaksanakan pemilihan Ketuanya yang baru. Pemilihan ini dilakukan sehari sebelum perhelatan besar Pilkada Serentak, yaitu pada 14 Februari 2017.

Padahal, seperti cabang kekuasaan lainnya, koalisi menilai bahwa pemilihan Ketua MA merupakan salah satu bagian yang terpisahkan dan penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak warga negara dan keberlanjutan reformasi peradilan, tetapi sayangnya informasi penggantian itu terkesan tertutup.

LSM juga mengakui bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini dilakukan secara internal oleh para Hakim Agung dan harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah Hakim Agung.

Namun demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa adanya pengawasan dari publik, karena partisipasi publik sebagai pengawas independen merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi, koalisi menilai bahwa merujuk kepada data-data yang ada, dalam lima tahun belakangan, wajah peradilan di Indonesia tidak banyak berubah, malah cenderung memburuk.

Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hakim atau pegawai MA, maupun mafia peradilan, yang tertangkap oleh penegak hukum dan terjerat dalam permasalahan etik. Selain itu, regenerasi Pimpinan MA sangat diperlukan untuk mempercepat proses reformasi di salah satu lembaga peradilan tersebut.

Koalisi mencatat bahwa isu mutasi dan promosi hakim, pengawasan, minutasi perkara yang sampai di tangan pencari keadilan masih menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Untuk itu, dibutuhkan pimpinan MA yang tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas, melainkan juga yang memiliki visi akan reformasi peradilan serta ide-ide segar sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Koalisi juga menginginkan proses seleksi Ketua MA melibatkan publik dan lembaga lain seperti KPK, KY, dan PPATK. Koalisi Pemantau Peradilan terdiri dari MaPPI FHUI, LeIP, PSHK, ICW, ILR, ICEL, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, dan PBHI.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan bahwa pemilihan Ketua MA untuk periode 2017-2022 sudah direncanakan sejak bulan Januari 2017."Ini tidak terburu-buru, sejak bulan Januari sudah ada SK tentang masalah pemilihan ini," kata dia dalam jumpa pers seusai pemilihan Ketua MA periode 2017-2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (14/2).

Hatta mengatakan pemilihan harus diselenggarakan paling tidak hingga dua minggu sebelum masa jabatannya di periode pertama selesai pada 1 Maret 2017. Waktu dua minggu diperlukan karena diperlukan waktu untuk menunggu surat keputusan dari Presiden terkait Ketua MA terpilih selesai.

Sementara, Komisi Yudisial (KY) menyebutkan bahwa Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali yang kembali terpilih untuk periode 2017 hingga 2022, perlu memperhatikan aspirasi publik."Dengan banyak operasi tangkap tangan terhadap aparat peradilan di tahun 2016, sebaiknya MA membuka diri untuk mendengarkan aspirasi publik," ujar juru bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, Rabu (14/2).

Farid mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh publik merupakan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan peradilan di Indonesia. Ant

BERITA TERKAIT

Peradi: Advokat Harus Kuasai e-Court

Peradi: Advokat Harus Kuasai e-Court NERACA Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Juniver Girsang,…

Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar - MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…