NERACA

Jakarta—Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kesiapannya membatasi pemakaian premium bersubsidi sesuai amanat UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.  "Kami tidak ingin melanggar UU," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Selasa.

Lebih jauh kata Evita, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah hal terkait pelaksanaan pembatasan premium per 1 April tersebut. Pertama, pemerintah akan menyiapkan revisi Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 dan Perpres No 9 Tahun 2006 yang mengatur pengguna BBM bersubsidi. "Dari sisi kami, sudah selesai dan sekarang sudah dikirim ke Setkab (Sekretariat Kabinet) untuk dibicarakan secara interdep," paparnya.

Malah Evita menargetkan pada akhir Desember 2011 atau awal Januari 2012, revisi perpres sudah selesai.  Perpres itu, lanjutnya, akan menjadi acuan pelaksanaan pembatasan premium bersubsidi. "Kami tidak bisa lakukan pembatasan tanpa revisi perpres itu," ujarnya.

Perpres juga mengatur sanksi bagi pengguna yang melanggar. Setelah revisi perpres keluar, menurut dia, pemerintah akan melaksanakan sosialisasi pada Januari-Maret 2012.

"Sehingga, per 1 April 2012 program sudah berjalan," tandasnya

Langkah kedua, lanjut Evita lagi kesiapan infrastruktur PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana program pembatasan, sampai saat ini sudah 96 persen dan akan menjadi 100 persen sebelum pemberlakuan April 2012. “Pemerintah menyiapkan beberapa opsi pembatasan bagi mobil pribadi memakai premium bersubsidi. Namun pembatasan akan dilakukan secara bertahap di kota Jawa-Bali yang memang sudah siap,”tuturnya.

Dalam UU APBN 2012 mengamanatkan, pembatasan konsumsi premium bersubsidi untuk mobil pribadi di wilayah Jawa dan Bali mulai diberlakukan 1 April 2012. Sesuai Pasal 7 Ayat 4 UU APBN 2012, pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2012 dilakukan melalui pengalokasiannya lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah siap melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada April 2012. Karena itu Radio Frequency Identification (RFID) akan menjadi pilihan untuk menerapkan pembatasan. Makanya, Pertamina secepat membangun infrastruktur tersebut dalam tiga bulan. "Pertamina harus membangun SPBU yang belum (mempunyai RFID) dan membangun dalam dua sampai tiga bulan sehingga pembatasan ini tepat waktu," ungkapnya

Menurutnya, pengaturan penggunaan BBM bersubsidi di 2012 memang sudah ditetapkan didalam UU APBN. Hatta melanjutkan, memang ada usulan usulan kenaikan, namun pemerintah sendiri belum menyatakan sikap akan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. "Semua harus dihitung dan semua opsi kita kaji.  kita lihat UU APBN 2012 harus ada pengaturan, tidak mungkin tidak ada pengaturan. Diperkirakan konsumsi BBM bersubsidi dan keseluruhan akan meningkat karena peningkatan perekonomian Indonesia," jelasya. **cahyo