NERACA

Jakarta – Pemerintah mengungkapkan APBN baru dapat mendorong perekonomian nasional Indonesia pada triwulan VI atau pada akhir tahun. Alasanya banyak proyek terhambat penyelesaiannya menjelang akhir tahun. “Dana APBN Rp245 triliun tidak begitu spending untuk mendorong perekonomian khususnya di triwulan I sampai ke triwulan III. Hal tersebut dikarenakan beberapa proyek pemerintah sering begitu terhambat pada periode tersebut," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,19/12

Menurut Hatta, hampir 90%-95% APBN langsung dapat dicairkan pada triwulan IV, namun pelaksanaannya akan dicairkan di akhir tahun. Maka dorongan tersebut tidak terlalu kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hatta menambahkan ada kendala-kendala di dalamnya, sehingga APBN tidak menyumbangkan ekonomi di triwulan I dan ke-III. "Ada tiga hal yang harus dilaksanakan agar APBN dapat mendorong ekonomi lebih besar," tegasnya.

Lebih jauh kata Hatta,  tiga hal tersebut yang pertama ialah desain proyek harus diubah, kedua proses tender yang begitu panjang, kalau dalam proses lelang ada satu pihak yang tidak setuju, proses harus diulang lagi dan menunggu pemeriksaan KPPU dan diperpanjang lagi. Yang terakhir budaya birokrasi yang suka mempersulit. "Pemerintah sendiri tidak menginginkan suatu proyek yang menggunakan dari dana APBN berjalan lambat dan tesendat-sendat. Kalau pemerintah bisa mempercepat kenapa tidak bisa kami bantu," imbuhnya

Sementara itu Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan meskipun APBN 2012 telah dikebut untuk disetujui DPR, namun rupanya 66 kementerian/lembaga (K/L) anggarannya masih dipenuhi “bintang” atau masih belum jelas persetujuannya. "Saat APBN 2012 ini diketok pada 28 Oktober 2011 lalu, ada 66 K/L itu anggarannya masih dibintangi, artinya belum selesai pembahasan dengan DPR, itu harusnya semua sudah selesai," ungkapnya

Sampai saat ini, lanjut Agus Marto, masih terdapat 66 K/L yang belum menyelesaikan pembahasan anggarannya dengan DPR. "Harusnya bisa dikejar, kalau belum disetujui cepat harus diurus supaya disetujui," jelasnya.

Untuk itu, Agus Marto meminta agar pimpinan K/L harus bisa menyelesaikan penyusunan anggaran di kemeneteriannya, sehingga setelah mendapat DIPA dari Presiden besok, K/L tersebut bisa langsung mengeksekusi anggarannya.  "Forum ini dilakukan untuk mempersiapkan diri karena besok pimpinan kita Presiden, Wapres, Menteri, Pimpinan lembaga bersama pimpinan daerah hadir untuk menerima DIPA jadi jangan sampai sudah menerima DIPA kemudian eksekusinya masih pelan," tandasnya. **cahyo