NERACA

Jakarta---Bisnis penerbangan Malaysia bisa mematikan industri penerbangan nasional. Hal ini terkait dengan  nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Malaysia yang dinilai merugikan kepentingan nasional. “Saya kira perlu ditinjau ulang dan sekaligus dievaluasi lagi terkait penandatanganan MoU yang dinilai sangat menguntungkan industri penerbangan Malaysia,” kata pengamat kebijakan public, Agus Pambagyo dalam diskusi "Membaca Arah Industri Penerbangan Nasional" di ruang Fraksi PKB DPR RI, Jakarta, Rabu,14/12.

Masalahnya, kata Agus, pemerintah Indonesia sudah memberikan rute penerbangan gemuk kepada Malaysia, yakni Jakarta-Denpasar serta Jakarta Surabaya.  "Kalau Pemerintah Indonesia berani memberikan rute penerbangan gemuk pada MoU dengan Malaysia, seharus pemerintah Indonesia juga berani meminta kompensasi yang sepadan untuk kepentingan Indonesia di Malaysia," katanya.

Namun Agus, tak secara eksplisit menyebut perjanjian tersebut sebagai tindakan yang “kecolongan”. “Malaysia dan Singapura merupakan dua Negara yang paling agresif memperjuangkan ASEAN Open Sky Policy 2015 karena mereka memerlukan pasar Indonesia yang terus tumbuh,” tambahnya

Sementara itu, Ketua FKB, Marwan Jafar meminta agar pemerintah Indonesia membatalkan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Malaysia mengenai pembukaan rute baru penerbangan komersial yang dinilai sangat menguntungkan Malaysia. "Komisi V DPR sudah memanggil dan meminta penjelasan dari Menteri Perhubungan perihal MoU penerbangan komersial antara Indonesia dan Malaysia tersebut, tapi belum mendapatkan penjelasan yang jelas," katanya

Menurut anggota Komisi V DPR ini, informasi soal penandatangan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menjadi tertutup karena di media massa diramaikan oleh pemberitaan persoalan politik dan hukum.

Pada kesempatan tersebut, Marwan mendesak agar Pemerintah Indonesia meninjau ulang MoU dengan Pemerintah Malaysia soal penerbangan komersial tersebut, bahkan kalau bisa membatalkannya. "Persoalan penerbangan ini adalah persoalan penting yang tidak bisa hanya dilihat dari aspek ekonomi, tapi juga harus dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan," katanya.

Marwan menambahkan dalam setiap pembuatan MoU internasional, pemerintah harus mencermati lebih dulu apakah MoU itu menguntungkan atau malah merugikan bangsa Indonesia.

MoU penerbangan yang dibuat Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, kata Marwan lagi, sangat menguntungkan Malaysia, karena Malaysia diberikan rute gemuk, yakni Jakarta-Denpasar serta Jakarta-Surabaya. "Mou ini menunjukkan pemerintah Indonesia telah menafikan asas kesetaraan dan saling menguntungkan. Ini juga menunjukkan kemenangan Malaysia yang sukses membeli wilayah udara Indonesia," katanya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Harry Bhakti, menjelaskan, Indonesia tidak perlu takut rute penerbangan domestiknya dimasuki maskapai penerbangan asing. Menurut dia, rute penerbangan dari Indonesia menuju ke negara tujuan dan sebaliknya, dikuasai oleh Garuda Indonesia dan maskapai dari negara tujuan. "Sedangkan maskapai penerbangan dari negara lainnya tidak akan menguasainya," kata Harry. **cahyo