Penyaluran KIP, Pemerintah Sinkronkan Data

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pemerintah memperbaiki penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menyinkronkan data siswa miskin yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Basis Data Terpadu agar lebih tepat sasaran. "Terkait dengan distribusi KIP yang lebih ditekankan pada 2017 adalah verifikasi dan validasi data. Harus kroscek data dari Kemdikbud dengan data di Basis Data Terpadu," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (16/1).

Muhadjir menjelaskan pemerintah akan melakukan pengecekan ulang antara data pokok pendidikan dengan Basis Data Terpadu untuk penanggulangan kemiskinan sebelum menyalurkan KIP. "Untuk menjamim KIP sampai ke peserta didik yang berhak menerima. Semoga di 2017 tidak ada masalah soal distribusi karena penataannya sudah menemukan pola," kata Muhadjir.

Penyaluran KIP sebelumnya diberikan kepada peserta didik berdasarkan basis data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan yang disalurkan melalui desa. Namun penyaluran dengan sistem tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena data yang tidak akurat.

Sebagai contoh Muhadjir pernah menjelaskan ada penerima KIP yang sudah menikah, atau yang sudah tidak melanjutkan sekolah karena sudah bekerja. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2016 Muhadjir mengganti mekanisme penyaluran menggunakan data pokok pendidikan dan langsung menyalurkannya ke sekolah-sekolah. Sebelumnya, Muhadjir menyebutkan, Kemendikbud menargetkan penerima KIP pada 2017 sebanyak 16,48 juta anak. KIP tersebut akan berjejaring secara data dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan untuk KIP Plus, menurutnya akan mengujicobakan di 44 kabupaten/kota di Tanah Air. KIP Plus memiliki perbedaan dengan KIP karena bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli di beberapa toko yang telah bekerja sama dengan pemerintah. ”Pemegang KIP Plus bisa langsung mendapatkan dan menggunakan dana tanpa harus difasilitasi pihak sekolah,” bebernya. Untuk diketahui, jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2017 lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya, 17,9 juta penerima manfaat, maka pada tahun ini diturunkan menjadi 16,4 juta penerima manfaat. Yang masing-masing terdiri dari 9,5 juta untuk siswa SD, 4 juta untuk siswa SMP, 1,2 juta untuk siswa SMA dan 1,6 juta untuk siswa SMK.

BERITA TERKAIT

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…