NERACA

Jakarta - Perusahaan Listrik Negara ingin membuat kartu pembayaran sendiri bagi pelanggan listrik bersubsidi. “Kami akan bangun kartu sendiri, karena enaknya PLN itu ada nomor pelanggan, ada no KTP-nya, lokasi kita datangi karena tiap bulan kita ambil rekeningnya, jadi tidak mungkin salah. Kalau kami datang ke sana rumahnya bagus, ada kulkas, ada AC, di situ malah dia pasang dua meteran (listrik),” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir seusai rapat terbatas (ratas) soal Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (13/1).

Dalam pembukaan ratas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram sebesar Rp32,3 triliun dan subsidi listrik Rp45 triliun, namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya diteirma oleh rumah tangga yang tidak mampu. Menurut Presiden Jokowi, lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk LPG 3 kilogram juga dinikmati oleh rumah tangga-rumah tangga yang sebetulnya tidak layak untuk menerima.

Presiden pun meminta penyerahan LPG dapat diintegrtasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan terutama dengan program kartu keluarga sejahtera (KKS). "Ini saya pergi sendiri ke Muara Karang, bayangkan, orang-orang ini yang mau kita tambah (subsidinya) sampai 4 juta (pelanggan)," tambah Sofyan.

Menurut Sofyan, selama ini PLN membayari subsidi 190 juta rakyat Indonesia, padahal tidak seluruhnya masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. "Mereka tidak berhak menerima itu selama ini, anda bisa bayangkan menurut TNP2K orang miskin hanya 15,7 juta, kami membayar untuk 23 juta orang. Itu sudah lebih, karena Kami selama ini membayar 46 juta kepala keluarga, artinya 190 juta jiwa, apa benar 80 persen rakyat Indonesia harus disubsidi listriknya? Kan tidak benar dong," ungkap Sofyan.

Sofyan pun membantah bahwa kenaikan harga listrik 900 VA per 1 Januari 2017 menambah beban masyarakat. "Masyarakat yang mana? (Tarif) 450 (VA) kita turunkan harganya, yang 1300 VA turun tarifnya, 2200 VA turun tarifnya. Bagi PLN tidak ada rugi untung karena uang balik lagi ke negara, tapi kami takut sebagai orang yang melaksanakan nanti jadi temuan," tegas Sofyan.

Mulai 1 Januari 2017, pelanggan listrik rumah tangga mampu berdaya 900 VA dikenakan kenaikan tarif secara bertahap. Pelanggan rumah tangga mampu 900 VA tersebut akan dikenakan kenaikan tarif dari sebelumnya bersubsidi menjadi keekonomian atau nonsubsidi secara bertahap. Dengan skenario tersebut, lanjutnya, maka secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga mampu 900 VA akan mengalami kenaikan dari Rp605 menjadi Rp791 per 1 Januari 2017, Rp1.034 mulai 1 Maret 2017, dan Rp1.352/kWh per 1 Mei 2017.

Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya yaitu sebesar Rp1.467,28/kWh. Sementara tarif listrik 12 golongan nonsubsidi periode Januari 2017 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2016 rata-rata sebesar Rp6 per kWh karena harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang juga turun.