Kemenkop Akan Gandeng 15 Usaha Besar Kembangkan Kewirausahaan

NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengatakan, untuk pengembangan pelatihan kewirausahaan selama tahun 2017 ini pihaknya akan menggandeng stakeholder yang memiliki tujuan sama, yakni mengembangkan kewirausahaan.“Setidaknya ada 15 perusahaan besar, BUMN dan swasta, yang kita tawarkan untuk bersinergi program untuk mengembangkan kewirusahaan di masyarakat, khususnya kalangan muda. Saya pikir, untuk mencapai target jumlah wirausaha sebesar 2 persen, pemerintah dan swasta harus menyatukan langkah dan program, dengan membuang ego sektoral masing-masing,” kata Prakoso dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/1).

Menurut Prakoso, 15 usaha besar yang akan diajak sinergi program itu diantaranya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Telkom, Mayapada, Ciputra, dan sebagainya.“Minggu ini, segera saya akan bersurat resmi mengajak mereka untuk bersinergi program pengembangan kewirausahaan. Yang perlu dipahami, ajakan kami ke usaha besar bukan dalam arti mereka mensponsori program kami. Kami ada anggaran yang cukup untuk pelatihan kewirausahaan tersebut. Kami hanya mengajak sinergi program, siapa tahu mereka juga memiliki program yang sama,” tandas Prakoso.

Selain itu, lanjut Prakoso, pada 2017 ini juga pihaknya akan lebih menguatkan program kewirausahaan di kalangan masyarakat bawah, daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.“Tujuannya, untuk mengecilkan kesenjangan pendapatan yang masih lebar di Indonesia. Kita akan terus kembangkan program Tempat Praktik Keterampilan Usaha (TPKU) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di pedesaan,” tambah dia.

Sementara menyangkut UU Kewirausahaan, Prakoso menjelaskan, selama ini anggaran pengembangan kewirausahaan termasuk pemberdayaan koperasi dan UMKM hingga subsidi untuk BBM mencapai sekitar Rp100 triliun. Khusus untuk pengembangan wirausaha, koperasi dan UKM mencapai sekitar Rp25 triliun."Angka itu tersebar di mata anggaran 34 kementerian/lembaga dalam program-program mereka," kata dia seraya menyebutkan, dengan keberadaan UU Kewirausahaan yang kini masih dalam bentuk rancangan atau RUU dan sedang dibahas di DPR maka angka itu bisa dihemat dalam jumlah yang besar.

Prakoso mengatakan, RUU Kewirausahaan ditargetkan bisa disahkan tahun ini menunggu disahkannya RUU Perkoperasian."DIM kami susun dalam dua pekan, ada 56 pasal kami usulkan menjadi 35 pasal saja," katanya.

Pada kesempatan itu, Prakoso mengatakan RUU Kewirausahaan Nasional perlu penegasan dalam hal penetapan suatu lembaga/badan/kementerian yang sudah ada untuk menangani kewirausahaan."RUU akan mengonsentrasikan penanganan kewirausahaan dalam satu lembaga tidak terpecah-pecah karena selama ini kewirausahaan ditangani oleh 34 kementerian dan lembaga," katanya.

Pemusatan kewenangan tersebut sekaligus dalam hal penanganan pembiayaan atau modal awal dengan skema yang ringan dan mudah untuk diakses. Mohar/Rin