NERACA

Jakarta--- Bank Indonesia sangat khawatir terkait  akumulasi dampak krisis ekonomi global di Indonesia akibat adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masalah langkah pemisahan wewenang pengawasan perbankan di OJK belum terbukti ampuh. "Dengan adanya UU OJK, wewenang BI untuk mengawasi perbankan akan dicabut,”  kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di Jakarta, Selasa (13/12)

Lebih jauh kata  Halim, kewenangan BI dalam hal ini sangat terkait dengan fungsinya. “Padahal fungsi kita dalam mengambil kebijakan moneter dengan melihat kondisi perbankan," terangnya

Halim mengaku belum tahu langkah apa yang akan diambil terkait antispasi krisis global yang makin meluas dampaknya. "Nah, kita tidak tahu bagaimana ke depan jika krisis ekonomi global semakin terakumulasi, bagaimana koordinasi antara BI dan OJK," tutur dia.

Menurut Halim, adanya UU OJK yang dilakukan pemerintah dan DPR ini belum teruji memisahkan aspek makroprudensial dan mikroprudensial BI. Padahal, di negara-negara maju justru sebaliknya.  "Sepuluh tahun lalu di negara-negara maju kedua lembaga tinggi negara ini dipisahkan, tetapi kemudian malah digabungkan, kita malah sebaliknya.

Yang Halim menilai pemisahan kewenangan ini membuat kesenjangan. Karena belum terlihat daya tahannya. “Jadi kita ada semacam gap sekitar 10 tahun, sekarang kita lihat hasilnya gimana,”imbuhnya

Halim juga melanjutkan bahwa menurutnya, saat ini yang dibutuhkan Indonesia saat ini dalam menciptakan stabilitas ekonomi di era demokrasi adalah Jaringan Pengaman Keuangan (JPSK). "UU JPSK kita memang butuh, bukan OJK," pungkasnya. **cahyo