NERACA

Depok—Pemerintah dinilai kesulitan mengatur penggunaan anggaran. Sehingga menyebabkan inefisiensi. Hal ini mengakibatkan utang semakin menumpuk dan mencapai Rp 1.700 triliun hingga Oktober 2011. "Utang menumpuk karena pemerintah susah meng-enforce (mengatur). Kalau susah meng-enforce ya repot," kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/12)

Menurut Guru Besar FEUI ini, krisis moneter 1998 menyebabkan 250 bank harus ditutup sehingga diperlukan likuiditas untuk menasionalisasikan bank-bank tersebut. Lalu digelontorkanlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. "Banyak bank terpaksa direkap dengan obligasi pemerintah senilai Rp 440 triliun. Ketika bank bangkrut tersebut akhirnya kita semualah yang membayar," tambahnya

Lebih jauh kata Dorojatun, Apalagi bank-bank tersebut bangkrut juga banyak yang tidak membayar pajak dan penyelewengan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). Oleh karena itu, hingga saat ini dengan minimalnya pengelolaan utang pada akhirnya terus meningkat.

Dikatakan Mantan Perekonomian ini mengaku gahulu rasio utang terhadap GDP mencapai 96% meski sekarang cukup rendah hanya 26%. Tapi jumlahnya cukup besar.

"Sebagai tax payer dengan terus meningkatnya utang maka kita semua yang akan membayar. Sosialism for the Rich, seperti itulah," imbuhnya

Dorojatun memperkirakan Indonesia akan terus bergantung kepada International Monetery Fund (IMF) untuk mengatasi masalah-masalah keuangan di Indonesia. "Tidak mungkin Indonesia tidak bergantung kepada IMF karena semua anggota PBB termasuk juga dalam anggota IMF," ungkapnya

Malah, Dorojatun mencontohkan kejadian yang saat ini berlangsung di China dan Amerika Serikat (AS) yang merupakan anggota IMF. "Jika ada masalah keuangan di dua negara seperti China dan AS saat ini karena seperti yang kita tahu. Negara yang satu mengalami defisit keuangan dan yang satu lagi mengalami surplus. Itu harus ditangani oleh IMF," tegasnya.

Mantan Dubes RI di AS mengungkapkan tak menjadi angota IMF, maka  otomatis nilai mata uang negara itu takkan terlindungi dan mekanisme perdagangan akan menggunakan sistem barter. "Seperti Anda mempunyai buah cokelat satu ton lalu diganti dengan barang yang lain seperti itu nantinya. Mungkin akibatnya seperti Kuba sekarang," tandasnya

Dijelaskan Dorojatun, sistem keuangan semua negara anggota diawasi oleh IMF sebagai otoritas keuangan di dunia jika tidak mungkin dunia akan terjadi ketimpangan di sektor keuangan. "Oleh sebab itu Indonesia tidak mungkin untuk tidak bergantung kepada IMF," imbuhnya

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui pemerintah tak akan jor-joran  menarik utang. Ke depan pemerintah akan mengurangi utang. "Anggaran kita harus benar-benar prudent dalam arti kita menjaga jangan sampai defisit anggaran kita itu tinggi dan dibiayai oleh utang. Ke depan kita harus mengurangi utang," jelasnya

Pria berambut putih ini mengatakan, utang memang penting apabila penggunaannya tepat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi jika digunakan untuk belanja yang tidak tepat, dan biaya utang untuk fee dan bunganya tinggi, maka utang menjadi hanya menjadi beban anggaran saja. "Membenahi belanja anggaran itu sesuatu yang sangat penting. Dengan kata lain, betul-betul apa yang direncanakan dalam APBN itu tepat kita belanjakan," jelasnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun. **cahyo