NERACA 

Jakarta---Proses restrukturisasi utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TP) terhadap PT Pertamina sudah selesai. Bahkan saat ini proses restrukturisasi tinggal menunggu persetujuan Menteri Keuangan.  "Pada prinsipnya kami sudah `done`, tinggal tunggu Menteri Keuangan satu-dua hari lagi," kata, Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PA),  Boyke Mukijat di Jakarta, Senin,

Menurut Mukijat, persetujuan Menkeu diperlukan karena Menkeu sebagai pemilik aset. Karena itu, setelah memperoleh persetujuan Menkeu, maka restrukturisasi utang akan langsung ditandatangani dengan jadwal pembayaran paling lambat Februari atau awal Maret 2011.  “Sesuai kesepakatan, TPPI mempunyai waktu 75 hari setelah tanda tangan untuk pembayaran," tambahnya

Juru Bicara PT Pertamina (Persero) M Harun mengatakan, sesuai kesepakatan, TPPI akan membayar mogas (bensin) sesuai harga pasar. "Sementara, elpiji tidak mau jual, karena tidak mau memakai harga pasar," katanya.

Penandatanganan pokok-pokok perjanjian restrukturisasi (master of restructuring agreement/MRA) utang TPPI terus mengalami penundaan karena belum adanya kesepakatan antara Pertamina dan TPPI. Sejumlah hal yang belum disepakati antara lain harga mogas dan elpiji.

Total utang TPPI ke Pertamina mencapai sekitar 500 juta dolar yang terbagi menjadi 300 juta dibawarkan tunai dan 200 juta lainnya berupa produk mogas dan elpiji. Sesuai kesepakatan awal pada 26 Mei 2011, MRA utang TPPI dijadwalkan pada 26 Juli 2011.

Namun, kemudian tertunda menjadi 15 Agustus 2011, ditunda lagi menjadi 26 Agustus 2011, 7 September 2011, dan kemungkinan akan ditandatangani dalam waktu dekat. MRA tersebut mencakup utang TPPI ke pemerintah, Pertamina, dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dengan total Rp9,5 triliun.

Perinciannya, pemerintah Rp3,2 triliun, Pertamina Rp4,7 triliun, dan BP Migas Rp1,5 triliun. Proses MRA tersebut bisa terlaksana setelah TPPI memperoleh komitmen pinjaman satu miliar dolar AS dari Deutsche Bank.

Ditempat terpisah, Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan menegaskan siap membentuk BUMN Properti yang akan menangani aset-aset perusahaan milik negara yang tidak produktif dengan perkiraan aset sekitar Rp500 triliun.  "Saat ini banyak aset BUMN yang masuk kategori "idle" (menganggur) sehingga jika disatukan akan dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar," ujarnya

Menurut Dahlan, aset sebagian besar BUMN tidak produktif atau bahkan membebani perusahaan. "Bayangkan ada BUMN yang setiap tahun harus membayar puluhan miliar rupiah hanya untuk pajak bumi dan bangunan, padahal aset berupa tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang nantinya akan dikelola dengan baik," ujarnya.

Namun Dahlan, hanya menyebutkan aset berupa tanah cukup besar jumlahnya, termasuk kompleks perumahan BUMN, maupun rumah mewah yang ada di kawasan elit seperti di Menteng, maupun Kebayoran Baru.  "Sebagian akan dikelola BUMN Properti, sebagian lagi diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)," pungkasnya. **cahyo