NERACA

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya data spasial dalam perencanaan pembangunan di Tanah Air. Sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 disusun dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Khusus untuk spasial, lanjut Bambang, berarti perencanaan agenda prioritas nasional harus mempertimbangkan kondisi lokasi pembangunan. "Data spasial memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengintegrasikan lokasi pembangunan lintas sektor hingga kedalaman koordinat petanya," ujar Bambang di Jakarta, Senin (5/12).

Data dan informasi geospasial memiliki peranan penting dan strategis untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan karena memotret kondisi riil geospasial di Indonesia. Bambang menuturkan, peran BIG sendiri menjadi penting mengingat Indonesia merupakan entitas maritim yang menjadi rumah bagi kekayaan alam serta biodiversitas daratan dan lautan. BIG sendiri mengemban amanah untuk melaksanakan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang diharapkan dapat menjadi inisiasi untu melakukan sinkronisasi terhadap perbedaan-perbedaan informasi sehingga konflik pengunaan lahan yang selama ini terjadi dapat segera terselesaikan.

Kebiajakan Satu Peta juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan serta dasar pemberian izin antar sektor baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. "Upaya yang telah dilakukan BIG merupakan muara dari usaha bersama, yang pada akhirnya akan mendorong kepastian usaha dan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri," ujar Bambang.

Disamping itu, Kepala Bappenas juga melantik Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin. Bambang mengatakan Hasanuddin yang menggantikan Priyadi Kardono, dapat memperkenalkan BIG kepada masyarakat karena dinilai belum banyak yang paham dan familiar setelah berubah nama dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetan Nasional (Bakosurtanal).

"Di masa lalu, BIG ini sebenarnya cukup terkenal. Karena itu salah satu tugas Profesor Hasanudin ke depan adalah terus memperkenalkan BIG kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat pengguna dari produk yang dihasilkan oleh BIG," ujar Bambang. Ia juga berharap Kepala BIG yang baru juga dapat meneruskan realisasi kebijakan "one map policy" atau Kebijakan Satu Peta, yang diarahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Kita harus mendukung 'one map policy', maka peran BIG menjadi sangat sentral. Meskipun kita tahu bahwa ada lembaga-lembaga lain di pemerintahan maupun kementerian yang melaksanakan tugas pemetaan, api mereka melaksanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing," kata Bambang. Iameminta BIG dapat menjadi konsolidator antar kementerian/lembaga dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta tersebut, sehingga ke depannya melalui peta yang akurat, detil, dan tersinkronisasi, perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih baik.

"Saya yakini sekali bahwa pemetaan yang baik, akurat, sinkron, sangat membantu rencana pembangunan. Begitu juga proyek infrastruktur yang kita inginkan ketika ada upaya untuk mendorong pembangunan daerah, maka peta bisa menjadi indikasi kita sudah melakukan strategi pembangunan infrastruktur yang tepat," ujar Bambang.