NERACA

Jakarta - Rumah ku Istana ku adalah gambaran betapa pentingnya hunian sebagai tempat tinggal dan berteduh bagi kebutuhan masyarakat. Namun sayangnya, sampat saat ini belum semuanya masyarakat memiliki tempat hunian yang layak. Saat ini data backlog atau acuan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian Indonesia masih tinggi, meskipun pemerintah merilis bila angka backlog perumahan terus turun dari saat ini tinggal tersisa 11,4 juta. Angka tersebut turun dari data acuan RPJMN 2015-2019 sebesar 13,5 juta.

Ya, memiliki hunian yang layak masih menjadi barang mahal dinegeri ini ditengah membumbung tingginya harga tanah di beberapa kota besar di Indonesia dan apalagi di Jakarta dan di kota penyanggahnya. Maka tidak heran, mereka masyarakat kecil makin jauh dari harapan untuk memiliki rumah sendiri yang layak huni dan akses yang gampang. Namun kini pemerintah memiliki ambisi besar untuk memangkas backlog perumahan dengan merilis program sejuta rumah yang dikhususkan untuk membidik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya para pekerja. Berdasarkan data dari 19 juta anggota BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya ada 7 juta di antaranya masih belum memiliki rumah.

Ketua Kehormatan Real Estat Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi memaparkan, harga rumah yang mencapai Rp 133 juta membuat para pekerja kesulitan membagi alokasi pendapatan mereka untuk membeli rumah. Seperti diketahui bahwa formula bank yang diterapkan kepada pekerja untuk bisa mendapat fasilitas kredit rumah adalah 1/3 dari gaji atau pendapatan."Kalau dulu 2/3 dari gaji digunakan untuk sandang pangan dan 1/3 digunakan untuk kredit papan bisa cukup sekarang tidak bisa lagi karena pengeluaran mereka ditambah lagi transportasi, pulsa, hiburan dan sebagainya,"kata Lukman.

Hal itu kemudian membuat bank menilai para pekerja tidak bankable sehingga bank urung memberikan kredit perumahan bagi pekerja. Sementara Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus memperkirakan 30% dari pekerja informal belum memilki rumah. Saat ini jumlah angkatan kerja mencapai 114,8 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 60% atau sekitar 70 juta orang.

Tentunya angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi di Indonesia dan juga pertumbuhan usia produktif atau generasi melenia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah bagaimana mewujudkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik itu pekerja forman maupun informal dengan pinjaman yang mampu menjangkau kantung mereka.

Maurin Sitorus mengatakan, masalah utama dalam mengatasi backlog atau kekurangan rumah yakni keterjangkauan daya beli masyarakat informal atau akses perbankan.”Progran pemerintah membangun 1 juta rumah untuk mengurangi backlog ini bukan cuma milik pemerintah tapi tentang tanggung jawab bersama. Jadi bagaimana sektor perbankan bisa memberikan akses ke mereka (MBR informal),"ujarnya.

Kerjasam Antar Swasta

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Eddy Hussy. Dirinya menuturkan, sulitnya keterjangkauan masyarakat memiliki rumah menjadi masalah yang belum teratasi dan hal ini perlu kerjasama pihak swasta, dalam hal ini perbankan.

Dia menambahkan, pemerintah sudah cukup berupaya mendorong agar pembangunan perumahan rakyat bisa bergerak, seperti paket kebijakan ekonomi XIII, penurunan pajak Pph final sampai disahkannya UU tentang tabungan rakyat."Step by step kebutuhan masyarakat ini dapat diatasi dengan baik, tapi masih ada masyarakat yang selama ini secara ekonomi mampu tapi tak memiliki akses ke bank dan mereka adalah pekerja informal," ujarnya.

Kata Hussy, perbankan harus mengubah pola pikir ketika ada pekerja informal dan formal yang mengajukan KPR, tetapi yang lebih diutamakan adalah pekerja formal karena memiliki penghasilan tetap."Kondisi ini memang wajar, tapi sekarang harus bisa diubah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja di sektor informal,"tuturnya.

Gayungpun bersambut, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai bank yang dipercayakan pemerintah untuk mensukseskan program sejuta rumah, ikut ambil bagian untuk mengembangkan hunian bagi pekerja MBR di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan kerja sama tersebut, perseroan melibatkan organisasi serikat pekerja seperti Konfenderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). “Pekerja jumlahnya sangat banyak, ini merupakan potensi untuk menyukseskan program sejuta rumah. Kerja sama dengan PTPP dan BPJS Ketenagakerjaan akan mempercepat pembangunan rumah bagi pekerja,” kata Direktur Utama BTN, Maryono.

Maryono menjelaskan, ini salah satu momentum penting, karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki peserta dari kalangan pekerja sangat besar. Maka diperlukan percepatan dalam pembangunan perumahan bagi pekerja yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah MBR. “Yang akan membangun PTPP, kami sebagai pembiayaan akan membiayai konstruksinya agar cepat dibangun. Setelah konstruksi selesai kita jadikan KPR, ” tegasnya.

Mengenai permasalahan pendanaan ini, lanjut Maryono, bisa dari BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah atau dana pihak ketiga. Sumber dana tersebut nantinya akan disatukan sehingga menghasilkan dana murah. “Itu Nanti akan kita blending tapi yg paling besar dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau blending tadi sudah disampaikan dananya bisa lebih murah apalagi ini program untuk pekerja,” katanya.

Menurut Maryono, karena dananya juga berasal dari BPJS Ketenagakerjaan maka yang berhak mengikuti program ini adalah pekerja yang sudah terdaftar menjadi pesertanya. Sehingga pekerja yang ada di seluruh Indonesia berhak mendapatkan program ini. “Mana pekerja mana yang bisa dapat, mana pekerja yang tidak bisa dapat. Itu nanti ada kriterianya. Lah percepatan pembangunan rumahnya ini nanti ada di PTPP,” ungkap Maryono.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTPP Tumiyana mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pihaknya merencanakan akan membangun hunian minimum sebanyak 100.000 unit. “Implementasi pengembangan hunian tersebut, PTPP akan dibantu oleh dua anak usahanya yaitu PT PP Pracetak dan PT PP Peralatan,” kata Tumiyana.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pihaknya mendukung penuh program pengembangan perumahan untuk pekerja yang mana program tersebut merupakan salah satu prioritas kerja dari BPJS. “Jadi apa yg akan digagas oleh PP dan juga kita kerjasama dengan BTN ini merupakan sinergi yang luar biasa yang akan kita implementasikan kemudian hari. Skema dari kerjasama ini beragam jadi ada skema pendanaan dari perbankan, ada kredit murah kepada para pekerja dan ada skema investasi langsung dari BPJS Ketenagakerjaan bisa juga skema melalaui pasar modal,” jelasnya.

Sinergisitas BUMN untuk membangun hunian bagi pekerja, memberikan harapan besar bagi para pekerja formal akan kehidupan yang layak dan berkualitas. Ketua Umum KSPSI, Andi Gani menyambut baik kerja sama ini yang bisa membuat pekerja memiliki rumah sendiri. Untuk itu dia berharap kerja sama ini bisa segera diimplementasikan di berbagai daerah. “Anggota kami masih banyak yang belum memiliki rumah. Kerja sama ini bisa menjadi solusi,” tandas Andi.