Oleh: A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Banyak kinerja panitia kerja (Panja) di sejumlah komisi di DPR tidak optimal hasilnya. Bahkan boleh dibilang tak efektif dan mendekati mubazir. Masalahnya dalam perjalanannya banyak Panja yang tidak diteruskan. Karena sebagian besar anggotanya tidak fokus. Padahal keberadaan Panja itu dibentuk dengan semangat anggota dewan ingin mendalami masalah. Namun kemudian anggota sendiri tidak memiliki waktu yang cukup. Ujung-ujungnya Panja dibentuk hanya untuk menakut-nakuti mitra kerja

Biasanya, setiap mitra kerja DPR yang memiliki masalah, maka anggota dewan akan mengusulkan pembentukan Panja. Syarat pembentukan Panja memang tidak sulit, hanya butuh persetujuan anggota dewan dari setiap fraksi. Panja juga memiliki masa kerja. Setiap akhir masa kerja, Panja harus melaporkan ke pimpinan.

Namun sangat disayangkan, kinerja Panja menjadi “cacat”. Karena hanya yang dibuat berdasarkan kepentingan anggota belaka. Panja Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di Komisi IV DPR, misalnya, dibentuk untuk mendorong swasembada sapi dan kerbau. Namun saat ini tidak jelas, karena pimpinannya tidak pernah menjadwalkan sidang kembali.

Tak berbeda jauh dengan Panja Mafia Pajak yang dibentuk pasca kasus tertangkapnya Gayus Tambunan. Panja ini disebut-sebut akan mengungkap para pengusaha nakal yang mengemplang pajak. Namun sekarang tak ada rekomendasi, siapa pengusaha yang terlibat. Intinya, nasib panja-panja ini akhirnya juga tak jelas unjung pangkalnya, malah hilang ditelan bumi.

Berdasarkan penelitian Fitra, total biaya pembentukan Panja selama 2011 di masing-masing komisi DPR telah menghabiskan dana Rp 46,5 miliar. Karena itu sangat disayangkan arah fokus dan kinerja Panja yang di tengah jalan menjadi tidak jelas tanpa alasan. Padahal honor anggota Panja sudah dinaikkan dari tahun lalu.

Bila pada 2010 masing-masing anggota Panja dapat honor Rp 2,5 juta, tahun ini naik menjadi Rp 6 juta untuk empat hari kerja. Dalam catatan Fitra terungkap beberapa catatan terhadap kinerja Panja-Panja di DPR, antara lain, ada kenaikan anggaran untuk honorarium Tim Panja, yang sangat memberatkan anggaran.

Dan kenaikan anggaran Panja, khususnya untuk kenaikan honorarium tidak mempunyai payung hukum yang jelas. Padahal, seharusnya DPR mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.100/PMK.02/2010 tentang standar biaya tahun 2011.

Selain itu hasil kerja dari Panja tidak pernah diketahui oleh publik. Misalnya, Panja Aset Negara, sampai sekarang belum ada perkembangan info terbaru tentang Panja tersebut dari DPR. Dan banyak Panja ini, seolah-olah anggota DPR bekerja serius, padahal dengan membentuk Panja hanya sekedar mengambil anggaran perjalanan dinas untuk pelesiran dalam negeri.  Kalau bukan plesiran, lalu mana hasil-hasil Panja tersebut?