NERACA

Jakarta--- Gara-gara konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan melebihi kuota 40,4 juta kiloliter (KL). Maka dampaknya bisa memberatkan APBN. Karena perlu menambal sekitar R45 triliun. Perlu ada langkah konkret menyelesaikannya. "Kalau tidak ada tindakan nyata pembengkakan subsidi bisa Rp45 triliun dan ini memberatkan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,6/12.

Hatta menduga kelebihan konsumsi BBM bersubsidi ini, karena akibat penyalahgunaan di daerah. “Dan penyelewengan di daerah ini juga dilihat dari mobil industri, perkebunan yang memakai BBM subsidi," tambahnya.

Oleh karena itu, Ketua umum PAN ini mengingatkan, untuk antisipasi pembengkakan ini harus ada langkah konkrit tahun ini juga, namun Hatta belum memberitahu langkah konkrit seperti apa yang akan dilakukan. "Memang kita harus melakukan langkah konkrit masalah membengkaknya kuota akibat penyalahgunaan," jelasnya.

Dia menjelaskan, penyelewengan BBM subsidi di daerah ini harus ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menginstrusikan agar BBM subsidi hanya dipakai oleh masyarakat yang memang berhak. "Saya senang dilakukan pemerintah daerah dalam menginstruksikan, jadi industri daerah yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi," imbuhnya

Selain itu, Hatta akan meminta laporan mengenai pembatasan BBM subsidi yang diramu oleh Kementerian ESDM. "Semua kita exercise. yang terbaik yang kita ambil. Kita tidak ingin membiarkan pembengkakan subsidi yang mengakibatkan terganggunya fiskal kita," tambahnya. "Masalah subsidi itu kalau hanya dari fiskal saja, kita masih mampu karena setiap USD1 ICP naik, maka hasilkan Rp3 triliun walaupun subsidinya Rp2 triliun, dikurangi DBH, dan dikurangi lagi pendidikan 20 persen, maka habis. Ini dari kekuatan fiskal," tuturnya

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Indonesia, Pri Agung mengaku tak heran dengan bobolnya konsumsi BBM bersubdisi. Lantara pemerintah harus nombok sekitar Rp 4,5 Triliun  Jebolnya konsumsi BBM bersubsidi ini karena melampaui kuota 1,5 juta kiloliter (KL) dari alokasi 40,4 juta KL. "Pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM subsidi untuk mendorong orang berhemat,” katanya.

Lebih jauh kata Pri Agung, dirinya tak heran dengan kejadian ini. Karena kuota BBM subsidi ini sudah seringkali terjadi dan pasti akan selalu terjadi lagi karena pemerintah tidak kunjung menerapkan kebijakan konkret dalam pengendalian volume dan subsidi BBM. “Apalagi penerapan pembatasan BBM bersubdisi juga maju mundur dan terus tidak ada kejelasan, menggalakan pemakaian BBG sektor transportasi juga sebatas wacana terus," terangnya

Selama kebijakan tadi belum dilakukan, Pri Agung berani jamin volume konsumsi dan subsidi BBM bakal terus menerus bengkak. Belum lagi perbedaan harga BBM subsidi dan non subsidi sekitar Rp 3.000/liter juga bakal mendorong penyelahgunaan BBM subsidi. "Itu sebabnya juga mengapa kuota BBM subsidi selalu jebol (terlampaui)" imbuh Pri Agung. **cahyo