NERACA

Jakarta---Program pembangunan di daerah harus terhubungkan dengan program pembangunan di pusat. Masalahnya ini sangat terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Karena keberhasilan pembangunan bukan saja ditentukan anggaran. Namun juga peran para gubernur dalam melakukan koordinasi dan sinergisitas. 

"Keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya ditentukan anggaran, seberapa besar anggaran tiap tahun, sekali lagi tidak akan capai hasil yang baik bila implementasi pembangunan tidak sinergis, tidak terpadu dan tidak dilaksanakan dengan baik," kata Presiden Yudhoyono di Jakarta,5/12.

Menurut Kepala Negara menambahkan peran gubernur sangat penting untuk pastikan pembangunan di negeri ini berlangsung baik. Alasanya keberhasilan pembangunan di tingkat nasional ditentukan keberhasilan pembangunan sektoral. “Makin sinergis akan makin baik hasilnya. Sebab kalau berjarak, maka  hampir pasti tidak ada yang dicapai," terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar para gubernur saat melangsungkan Munas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang 9 Desember 2011 mendatang untuk  membicarakan hal tersebut diatas. Selain juga membahas penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta mendorong pemprov menjadi salah satu ujung tombak pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),

Fauzi Bowo mengatakan aturan hukum itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para gubernur atau kepala daerah saat menangani kondisi tanggap darurat di daerahnya.  "Perlu ada kebijakan pemerintah pusat yang digarisbawahi, policy ada pada kewenangan diskresi pemerintah tidak bisa begitu saja dituntut, kecuali berindikasi kriminal atau korupsi," kata Fauzi Bowo.

Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, ada beberapa kasus kepala daerah terpaksa memindahkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana, namun disalahkan karena dianggap menyalahgunakan anggaran.  "Gubernur harus ambil langkah cepat dan ini biasanya terjadi `shifting` anggaran untuk pos yang tidak tersedia anggaran. Ini acapkali dinilai sebagai penyalahgunaan anggaran, kalau kasus seperti ini (seharusnya-red) tidak bisa diklasifikasikan pidana korupsi," kata Fauzi Bowo.

Namun demikian, Fauzi mengataka, "payung hukum" itu juga harus dibarengi dengan kesadaran dan juga iktikad masing-masing kepala daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih. "Di sisi lain, kita punya komuitmen yang kuat, ada di garis paling depan untuk memberantas korupsi dan melaksanakan `good governance`," kata Fauzi Bowo.

Dalam Munas APPSI yang akan berlangsung pekan depan di Semarang, selain memilih pengurus baru, juga akan membahas sejumlah rekomendasi terkait kerja pemimpin daerah, khususnya Gubernur. "Pada dasarnya, penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sudah mulai terlihat hasilnya, tinggal apakah sejalan dengan MP3EI. Juga mengenai bagaimana pemda responsif terhadap kritik yang timbul, misal kecenderungan sekarang dana hibah dialokasikan ke Pemprov dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu," paparnya. **cahyo