NERACA

Jakarta - Pemerintah tidak akan menarik utang dalam jumlah besar pada kuartal pertama 2017 untuk membayar gaji pegawai dan transfer ke daerah. "Strategi 2017, kami berharap sudah memiliki pola penerimaan yang normal sehingga kami tidak melakukan 'front loading' yang besar seperti tahun ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam press briefing 2 Tahun Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/10).

Ia menyebutkan strategi perpajakan dalam dua kuartal pertama 2016 masih lemah demikian juga dengan penerimaan cukai. "Dari sisi pengelolaan anggaran, selama Kuartal I kita sangat tergantung pada utang," kata Sri Mulyani. Ia menyebutkan potensi penerimaan pajak masih besar karena tax ratio Indonesia masih rendah dibanding negara lain. "Pemerintah fokus pada penerimaan pajak, bukan hanya melalui amnesti pajak, melainkan juga dari kegiatan ekonomi rutin," katanya.

Namun, dia mengakui akan hati-hati terkait dengan peningkatan penerimaan pajak di tengah denyut ekonomi yang melemah. "Kami tidak ingin dunia usaha yang menghadapi ekonomi yang melemah ditekan lagi sehingga mempersulit mereka," katanya. Menkeu menyebutkan kebijakan fiskal ke depan akan difokuskan untuk menjaga Indonesia dari perlambatan ekonomi global, optimalisasi penerimaan pajak, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan.

Ia menyebutkan dalam kondisi perlambatan ekonomi global tidak mungkin Indonesia mengharapkan perdagangan internasional atau ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga investasi dan konsumsi menjadi harapan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengenai belanja infrastruktur, Menkeu mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir ada peningkatan relatif cukup besar dari Rp127,9 triliun menjadi Rp317 triliun. "Pembangunan infrastruktur merupakan upaya menyelesaikan banyak hal yaitu sebagai counter cyclykal perlambatan dan akan menjadi pemecahan masalah lain, seperti bootle neck yang akan terlihat dalam 5 tahun nanti," katanya.

Ia mengakui sebagian dana infrastruktur berasal dari pengalihan subsidi untuk rakyat. Namun, bukan berarti pemerintah tidak memberi keberpihakan kepada masyarakat miskin. "Subsidi yang dikurangi adalah yang ada distorsinya, sementara subsidi yang betul-betul mengarah kepada masyarakat miskin seperti melalui program keluarga harapan justru meningkat," katanya.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa belanja yang meningkat cukup besar saat ini adalah untuk penyertaan modal negara yang mencapai Rp115 triliun. Sementara itu, mengenai pembiayaan defisit melalui utang yang cukup besar, Menkeu mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan paparan secara tersendiri. "Mengenai utang, saya akan beri paparan tersendiri, mengapa defisit dilakukan? Apa hasilnya? Bagaimana antisipasi sehingga tidak jadi masalah ke depan?" kata Sri Mulyani.

Utang Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir yang terlihat dari peningkatan defisit anggaran karena kenaikan belanja yang lebih besar dibanding penerimaan negara. APBN Perubahan 2015 menetapkan target defisit anggaran hanya Rp222,5 triliun atau 1,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun realisasi defisit anggaran selama 2015 mencapai Rp318,5 triliun atau sekitar 2,8% terhadap PDB.

Pada APBN 2016, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp273,2 triliun atau 2,15% dari produk domestik bruto (PDB). Dalam APBN Perubahan 2015, defisit anggaran naik menjadi Rp296,7 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Kemudian pada awal Agustus 2016, untuk menciptakan anggaran negara yang kredibel, pemerintah kembali menyesuaikan APBN termasuk besaran defisit anggaran.

Besaran defisit anggaran dinaikkan menjadi 2,5% terhadap PDB atau ada kenaikan pembiayaan sekitar Rp17 triliun. Sementara itu untuk realisasi semester I 2016, Kementerian Keuangan melaporkan meningkatnya pengeluaran negara yang tidak sebanding dengan realisasi penerimaan, menciptakan defisit fiskal sebesar Rp230,7 triliun atau 1,83% terhadap PDB. Defisit yang terjadi pada paruh pertama tahun ini membengkak dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran negara semester I 2015, yang kala itu sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73% terhadap PDB.