Pertamina Diminta Pastikan Ketersediaan Gas 5,5 kg

 

 

NERACA

 

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pertamina memastikan ketersediaan elpiji Bright Gas di daerah untuk mengantisipasi pelaksanaan distribusi tertutup elpiji kemasan tiga kilogram yang diperkirakan memicu migrasi konsumen ke produk elpiji kemasan 5,5 kg tersebut. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Senin (24/10), mengatakan migrasi konsumen ke elpiji 5,5 kg akan semakin meningkat seiring kebijakan distribusi tertutup yang akan dilakukan pemerintah untuk elpiji tiga kg.

Potensi peningkatan pengguna elpiji 5,5 kg berasal dari 38,97 juta rumah tangga yang dianggap tidak berhak menerima subsidi elpiji melalui distribusi tertutup. "LPG tabung gas 5,5 kg adalah ide cerdas Pertamina untuk menghindari penyelewengan elpiji tiga kg di lapangan, karena itu Pertamina mesti siap dengan pasokan LPG 5,5 kg," katanya.

Saat ini penerima tabung perdana LPG bersubsidi di Tanah Air berjumlah 54,9 juta rumah tangga. Sesuai dengan data sementara dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), penerima subsidi LPG tiga kg lewat mekanisme distribusi tertutup adalah sebanyak 15,96 juta rumah tangga. Untuk itu, diperlukan produk gas nonsubsidi yang bisa mengakomodasi 38,97 juta rumah tangga lain, yang dianggap tak berhak menikmati distribusi LPG tertutup.

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Harry Poernomo dari Fraksi Partai Gerindra juga mendukung Pertamina untuk fokus mengembangkan produk LPG nonsubsidi seperti LPG kemasan 5,5 kg dengan brand Bright Gas dibandingkan mengeluarkan produk baru.

Model pemasaran bahan bakar minyak (BBM) dengan varian premium, pertalite dan pertamax bisa juga diterapkan di elpiji dengan produk 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg. Apalagi saat ini tidak sedikit konsumen yang mulai memakai LPG 5,5 Kg. "Warga yang mampu tidak usah lagi menggunakan barang-barang subsidi, mereka mulai migrasi ke nonsubsidi. Kalau konsumen yang mampu membeli LPG subsidi seperti LPG kemasan tiga kg, akibatnya terjadi subsidi salah sasaran karena model distribusinya dilakukan terbuka," katanya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Wianda Pusponegoro mengatakan pihaknya siap meningkatkan stok Bright Gas 5,5 kg dan elpiji nonsubsidi lainnya sehingga masyarakat konsumen terutama kelas menengah ke atas, memiliki lebih banyak pilihan produk elpiji untuk kebutuhannya. "Kami siap sediakan produk LPG sesuai dengan preferensi masyarakat konsumen yang sudah tidak menggunakan elpiji tiga kg," katanya.

Bright Gas yang merupakan LPG nonsubsidi kemasan 5,5 kg yang menyasar konsumen menengah ke atas di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Berdasarkan data Pertamina, sepanjang semester I 2016 volume penjualan LPG 5,5 kg mencapai 43.271 metrik ton (MT).

 

BERITA TERKAIT

Sadari Dampak Negatif Internet, Jadilah Anak Muda Bertanggung Jawab

Sadari Dampak Negatif Internet, Jadilah Anak Muda Bertanggung Jawab NERACA Malang - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian…

Lembaga Rating Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

    NERACA   Jakarta - Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada…

Surplus Neraca Perdagangan Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai surplus neraca perdagangan yang berlanjut pada Februari 2024 menopang ketahanan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Sadari Dampak Negatif Internet, Jadilah Anak Muda Bertanggung Jawab

Sadari Dampak Negatif Internet, Jadilah Anak Muda Bertanggung Jawab NERACA Malang - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian…

Lembaga Rating Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

    NERACA   Jakarta - Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada…

Surplus Neraca Perdagangan Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai surplus neraca perdagangan yang berlanjut pada Februari 2024 menopang ketahanan…