NERACA

Jakarta - Asosiasi Pulp & Kertas Kertas Indonesia (APKI) melaksanakan kongres nasional pada tanggal 19 Oktober 2016. Pada kongres nasional kali ini, APKI mengangkat tema Meningkatkan Kerjasama APKI dengan Semua Pemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Industri Pulp dan Kertas yang Berdaya Saing Global. Pembukaan kongres nasional APKI dilakukan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto di Hotel Grand Mercure Kemayoran.

“Kongres Nasional APKI dilaksanakan 5 tahun sekali dan agenda utama kongres adalah pertanggungjawaban Dewan Pengurus APKI periode 2011-2016, merumuskan dan menetapkan AD/ART serta Garis Besar Kebijakan dan Rencana Aksi untuk periode tahun 2016-2021, serta memilih Ketua Dewan Pengurus masa bakti 2016-2021, ujar Ketua APKI Misbahul Huda.

Jumlah anggota APKI saat ini berjumlah 64 industri, di mana 9 diantaranya terintegrasi dengan pulp. Industri kertas sepanjang tahun 2011-2016 terus mengalami penurunan dari segi jumlah, walaupun ada juga pembangunan pabrik pulp dan rayon yang saat ini sedang berlangsung. Sebagian besar pabrik yang tutup disebabkan semakin meningkatnya biaya produksi yang tinggi dan harga jual kertas cenderung stagnan serta adanya tekanan dari produk impor yang jumlahnya terus meningkat.

“Kongres Nnasional APKI ini juga merupakan media berdiskusi dan mencari jalan keluar terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri pulp dan kertas, diantaranya adalah permasalahan mengenai tingginya harga gas, trade remedies, hambatan dari regulasi dan beberapa permasalahan lainnya. Semua permasalahan tersebut dirangkum dalam Garis Besar Kebijakan Rencana dan Strategi APKI untuk tahun 2016-2021,” lanjut Huda.

“Sepanjang lima tahun ini, APKI sebagai organisasi sudah melakukan transparansi organisasi, termasuk pelaporan kegiatan. Kita juga berperan aktif dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan industri pulp dan kertas,” tambahnya.

Untuk memperluas jaringan, APKI juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di dalam negeri seperti: KADIN, APINDO serta APHI. Sedangkan di luar negeri, kerja sama juga dilakukan bersama GIZ untuk pembuatan guide line CSR untuk industri pulp dan kertas, Hiroshima untuk pengenalan teknologi pengontrol polusi lingkungan dari industri pulp dan kertas di Jepang, Federation Asean Pulp and Paper Industry (FAPPI) untuk pembahasan masa depan keberlanjutan industriy pulp dan kertas di ASEAN. APKI menjadi tuan rumah pertemuan FAPPI ke 31 pada tahun 2013 lalu. Oganisasi lain yang bekerja sama dengan APKI yaitu CPC Taiwan untuk penerapan green prodctivity dan IDH (sustainable trade initiative). Selain itu, bersama dengan The Overseas Human Resources and Industry Develop Association (HIDA) bekerjasama atau yang juga disebut dengan Japan Paper Association (JPA) bekerja sama untuk membuat pentunjuk teknis dalam untuk pengelolaan kertas daur ulang.

Huda menambahkan, APKI juga menjadi mitra dialog bagi pemerintah seperti dalam kebijakan penurunan harga gas, SNI kemasan pangan, SVLK, kebijakan ekspor import, kebijakan import kertas daur ulang dan beberapa kebijakan lainnya. Perkembangan organisasi ini juga dirasakan anggota dengan adanya pendampingan untuk mediasi ataupun advokasi, bila anggota mengalami masalah. Misalnya saja ketika anggota APKI mengalami hambatan Indonesian Nasional Single Window (INSW), APKI memfasiltasi pertemuan dengan INSW tersebut.

Industri pulp dan kertas sebagai industri unggulan berbasis sumberdaya alam sangat membutuhkan dukungan dandengan kolaborasi denganari multistakeholders di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara secara ekonomi dan lingkungan serta mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi masalah sosial yang ada. Dengan keunggulan komparatif dari segi ketersediaan bahan baku dan iklim tropis, kami yakin industri pulp dan kertas dapat tumbuh positif dengan dukungan dari multistakeholders tersebut, ujar Huda.