NERACA

Jakarta - Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot S Wisnubroto mengatakan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bergerak di bidang nuklir perlu diperluas sehingga tidak hanya menjadi domain Batan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). "Saya sebenarnya berharap jika suatu saat nanti 'stakeholder' bidang nuklir ini tidak lagi hanya didominasi Batan dan Bapeten saja. Perguruan tinggi dan swasta seharusnya harus mulai mengakrabi bidang ini," kata Djarot dalam Seminar Nasional Pengelolaan Limbah Nuklir ke XIV di Universitas Indonesia, Rabu (5/10).

Bahkan, lanjutnya, dirinya juga berharap fasilitas nuklir juga bisa dimiliki universitas di masa depan, sehingga sosialisasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir ke masyarakat menjadi lebih baik. "Pengembangan hingga pengawasan terhadap nuklir menjadi lebih kompetitif, lebih sehat, kualitas lebih baik, dan juga termasuk mudah meyakinkan pembuat kebijakan. Tentu dengan demikian 'go nuclier' juga menjadi mudah berjalan," ujar dia.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya salah satu tugas Batan memberi rekomendasi terkait teknologi nuklir untuk Pemerintah. "Contohnya ketika Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat buku putih terkait Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 5000 Mega Watt (MW) yang diedarkan secara terbatas maka sebagian besar merupakan hasil perhitungan teman-teman dari Batan dan Bapeten yang dilengkapi dengan kondisi energi Indonesia saat ini.

Tugas lain, ia mengatakan melakukan Litbang nuklir, selain juga membantu pemangku kepentingan memilih teknologi nuklir, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang nuklir, dan standardisasi dan kualitas produk hasil Litbang nuklir benar-benar baik. "Saya tahu di lingkungan memang alergi dengan PLTN. Ok. Tapi masih banyak pengembangan teknologi bidang ini yang perlu dikerjasamakan, contohnya saja teknik mengetahui partikulat berbahaya," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Program Bidang Studi Lingkungan Universitas Indoensia Budi Susilo mengatakan Pemerintah sesungguhnya bisa melibatkan perguruan tinggi dalam hal pengawasan limbah baik radioaktif hingga bahan berbahaya beracun (B3).

Selama ini, menurut dia, pengawasan limbah radioaktif maupun B3 di Indonesia masih lemah karena beberapa alasan, yang salah satunya kurangnya SDM pengawas di lapangan. Pada poin ini perluasan peran pemangku kepentingan di bidang nuklir dapat dilakukan melalui perguruan tinggi. "'Outsourcing' dapat digunakan, dalam hal ini SDM universitas, yang bisa memperkuat pengawasan limbah tadi," ujar dia.

Begitu banyak terkait limbah yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan yang belum terawasi secara baik di Indonesia. Ia meyakini jika pengawasan limbah berbahaya industri di Indonesia, termasuk tailing PT Freeport Indonesia yang mencapai 220.000 ton per hari atau PT Newmont Nusa Tenggara yang mencapai 120.000 ton per hari, dapat diperketat dengan bertambahnya SDM pengawasan.