NERACA

Jakarta - Agar produk yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berkualitas, berdaya guna dan serta berdaya saing dengan produk lainya tentunya produk tersebut harus sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat dipakai, dibutuhkan dan disukai oleh konsumen. Tapi sangat sedikit sekali IKM yang mampu bersaing, apalagi dengan produk dari negara lain. Hal inilah yang mendorong Sucofindo dan Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan bersama berupa bimbingan teknis penerapan SNI kepada 90 IKM pada beberapa daerah di Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan landasan yang cukup kuat bagi terlaksananya pengembangan industri secara nasional, khususnya pemberdayaan IKM. Undang-undang tersebut mengamanatkan untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM, guna mewujudkan IKM yang berdaya saing.

Pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beberapa jenis produk dalam rangka perlindungan konsumen. Standar ini juga berlaku untuk produk yang diproduksi oleh Industri Kecil dan Menengah. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing IKM di dalam dan luar negeri. “Di sisi lain, IKM memerlukan dukungan berupa pelatihan, pendampingan serta bimbingan teknis guna mempersiapkan sertifikasi produknya,” kata Gati di Jakarta, Kamis (29/9).

Menanggapi hal ini, sebagai perusahaan jasa pemastian untuk inspeksi, pengujian, sertifikasi dan pelatihan yang telah terakreditasi, Sucofindo berbagi manfaat akan perannya tersebut dengan memberikan bantuan pelatihan untuk sekitar 90 IKM dan sertifikasi gratis kepada 20 IKM yang telah siap dalam rangka meningkatkan daya saing produknya.

Direktur Utama Sucofindo, Bachder Djohan Buddin mengatakan, biaya sertifikasi yang ditanggung oleh Sucofindo ini merupakan wujud nyata perusahaan untuk memberikan bantuan kepada IKM di Indonesia agar lebih siap lagi dalam menghadapi persaingan bisnis di luar maupun di dalam negeri. Lebih lanjut urai Bachder, sebagian dari kalangan IKM belum memahami proses sertifikasi ini dan sebagian terkendala dengan biaya sertifikasi.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai kemudahan berusaha bagi IKM dan standar SNI wajib serta Sucofindo berkontribusi pada pengembangan ekonomi kerakyatan.” kata Bachder. Selanjutnya Bachder pada acara pelatihan dan sertifikasi untuk SNI Wajib Pakaian Bayi bagi IKM Produsen Pakaian Bayi di Jakarta 29/09, mengatakan pelatihan dan bantuan sertifikasi ini merupakan rangkaian acara perayaan Ulang Tahun ke 60 Sucofindo.

Selain mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Gratis untuk IKM dengan ruang lingkup SNI Mainan Anak dan Pakaian Bayi, Sucofindo juga menyiapkan bantuan sertifikasi SVLK dan Pelatihan SNI Pasar Rakyat, Sertifikasi Pangan Organik, Pengadaan Air Bersih di 6 daerah, Pengujian Air Bersih serentak di 12 kota di Indonesia, yang melibatkan sekolah, puskesmas dan IKM, serta sertifikasi gratis GMP (Good Manufacturing Practice) untuk industri kecil menengah di berbagai kota di Indonesia.