NERACA

Jakarta – Sejatinya perusahaan yang telah memiliki laporan keuangan yang bagus dan terlebih telah mendapatkan penghargaan Annual Report Award (ARA) menjadi indikator bila perusahaan tersebut mempunyai keterbukaan informasi yang baik atau telah memenuhi prinsip good corporate governance (GCG) dan tentunya layak untuk listing di pasar modal. Namun faktanya, masih banyak perusahaan yang baik laporan keuangannya, tetapi minim minatnya menjadi perusahaan publik melalui mekanisme penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Hal inipun diakui langsung Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio. Dirinya menuturkan, banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki laporan keungan bagus dan keterbukaan informasi yang positif tetapi belum go public. “BPD belum banyak mencatatkan sahamnya di bursa, padahal memiliki laporan keuangan yang baik dan dinilai sudah siap go public,”ujarnya di Jakarta, Rabu (28/9).

Menurutnya, BPD yang punya laporan keuangan baik sebenarnya telah siap melakukan go public. Tengok saja perhelatan bergensi ARA yang diselenggarakan tiap tahunnya, menjadi gambaran banyak perusahaan yang laporan keuangannya positif dan dinilai sudah layak IPO, tetapi belum juga melaksankannya.
Tito menambahkan, perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang baik itu telah memiliki tata kelola manajemen yang baik karena mengikuti aturan. Hal itu juga diikuti tren menurunnya defisit budget."Kan prinsipnya kalau perusahaan makin bagus, kalau laporan keuangannya bagus pembayaran tax-nya bagus itu kan tata kelola manajemen kita makin baik, biasanya diikuti oleh tren menurunnya pada defisit budget," ujar Tito.

Dari tahun ke tahun sejak 2002, peserta ARA meningkat dari 50 hingga pada tahun 2016 menjadi sekitar 300 peserta. Tetapi peningkatan jumlah peserta dinilai lambat meskipun dengan begitu perusahaan telah memiliki keterbukaan informasi. Tercatat pada pengharagaan ARA 2015 kemarin, terdapat tiga perusahaan BPD non listing yang menyabet penghargaan bergengsi tersebut. Ketiganya adalah PT BPD Sumsel, peringkat kedua PT Indo Pusaka Berau dan peringkat ketiga ketiga PT BPD Kalimantan Selatan.

Minimnya perusahaan BUMD yang go public sempat menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyerukan pemerintah provinsi untuk mendorong BUMD untuk go public di pasar modal dalam rangka peningkatan prinsip GCG dan juga pendanaan ekspansi.