Kementerian BUMN Setujui Proyek PLTN

NERACA

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi sinya persetujuan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan kapasitas 200 kilovolt (kv). "Saya telah menyetujui pembangunan PLTN berkapasitas 200 kv. Dalam satu dua tahun ke depan sudah bisa dioperasikan," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Senin (28/11)

Diakui Dahlan, pembangunan PLTN di Indonesia memang banyak menuai kontroversi. Tapi jika melihat dari peristiwa di Fukushima, Jepang yang tidak memakan korban jiwa. "Saya sudah bertemu dengan banyak orang Jepang. Jadi begitu ada pengusaha yang minta izin bangun PLTN saya langsung menyetujuinya," tambahnya

Lebih jauh kata mantan Bos Grup Jawa Pos ini, setelah pembangunan PLTN berkapasitas 200 kv selesai pemerintah juga telah menyetujui pembangunan PLTN tahap kedua sebesar 2 mw. "Setelah PLTN 200 KV selesai, maka akan PLTN berikutnya dengan kapasitas 2 mw," ujarnya

Namun sayang Dahlan enggan menyebutkan lokasi pembangunan dan operator di PLTN tersebut. Yang jelas kekhawatiran akan adanya PLTN dinilai terlalu berlebihan. Malah PLTN menjadi sumber energi yang tahan gempa serta tsunami. "Nuklir sangat murah dan handal. Bahwa nuklir yang akan datang gempa bumi, tsunami, ditabrak apapun (PLTN) tidak apa-apa," tuturnya

Dahlan menilik pengalaman Jepang yang telah menggunakan PLTN. Menurutnya, ketika dihantam gempa dan tsunami, Jepang bisa bertahan dan tidak ada korban jiwa akibat nuklir. "Jepang di Fukushima, semenakutkannya nuklir tidak hanya tidak satupun orang meninggal. Saya setujui perusahaan kembangkan nuklir," imbuhnya

Ditempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (wamen ESDM) Widjajono Partowidagdo menjelaskan, dalam persepsinya, dia menyetujui penggunaan nuklir, selama penggunaan tersebut aman dan ditujukan untuk kebaikan.

Namun, di Indonesia terdapat banyak ke dalam baik dalam pembangunan maupun pengembangan tenaga nuklir ini. Karenanya, Widjajono melirik Singapura, sebagai partner dalam menggembangkan energi tersebut. "Kenapa tidak bareng saja (dengan Singapura), kita bisa awasi berdua, bulan depan pun saya siap ajukan proposal," ungkapnya

Kerja sama ini bukan tanpa alasan, menurut Widjajono, Singapura, selain memliki keamanan yang cukup tinggi, juga di klaim negara yang punya inovasi tinggi dan disiplin tinggi."Karena mereka inovasinya tinggi, orangnya disiplin, kita bisa pantau berdua. Singapura tidak perlu buat PLTN sendiri di negaranya yang kecil," tandasnya.

Lebih jauh kata Guru Besar ITB ini, mengakui pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih belum optimal karena ribetnya aturan di Indonesia. Eksplorasi di Indonesia cukup rumit. Salah satunya adalah eksplorasi di Papua yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. "Padahal kalau kita eksplorasi migas di 20 ribu hektare (ha), yang kita butuhkan hanya 100 ha saja untuk mengambil potensi migas ini," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Fintech BUMN Dilengkapi dengan Sistem QR Code

    NERACA   Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara berharap BUMN finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) yang menggunakan sistem…

Siapkan Investasi Rp 50 Triliun - Crown Kembangkan Proyek di Luar Sydney

NERACA Jakarta –Setelah sukses meluncurkan proyek baru yang ikonik di Sydney yaitu Eastlakes Live dengan nilai investasi Rp 10 triliun,…

Kementerian BUMN Siapkan Langkah Bikin Sehat Jiwasraya

    NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan pemerintah memiliki solusi dalam menyehatkan kondisi PT Asuransi Jiwasraya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…