Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Rektor Universitas Paramadina

Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi perhatian banyak kalangan. Seiring dengan perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas dunia mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di tahun 2014, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.143,3 triliun. Sementara itu realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2015 menurun menjadi Rp 1.060 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari target penerimaan negara dari sektor perpajakan yang di tetapkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp1.489,3 triliun. Pada tahun 2016, kekhawatiran banyak kalangan tidak tercapainya realisasi penerimaan dari sektor perpajakan juga semakin mengemuka seiring masih rendahnya realisasi penerimaan sektor perpajakan.

Kondisi ini yang membuat Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu melakukan pemangkasan anggaran Rp 133,3 triliun untuk menyelamatkan kondisi fiskal. Melalui penghematan maka defisit fiskal akan lebih baik dan tidak membahayakan keuangan negara. Tentu saja langkah ini diambil setelah mempertimbangkan banyak hal tidak terkecuali risiko tidak tercapainya target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sementara, program nasional pengampunan pajak (Tax Amnesty) masih memerlukan waktu untuk dapat berjalan secara efektif. Sehingga penghematan dan pemangkasan anggaran program-program bukan prioritas dan overlapping antar kementerian harus dilakukan.

Dalam RAPBN 2017, pemerintah mengusulkan target penerimaan negara dari sektor perpajakan Rp 1.495,9 triliun. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan target penerimaan negara dari sektor ini dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539 triliun. Lebih rendahnya target penerimaan dari sektor perpajakan 2017 dibandingkan dengan 2016 memberikan sinyal positif kepada dunia usaha dan pelaku pasar. Hal ini tercermin pada sikap dan tanggapan dunia usaha yang jauh berbeda dibandingkan pada saat penyampaian APBNP 2015, APBN 2016 dan APBN-P 2016 yang manargetkan penerimaan pajak meningkat cukup tinggi. Ini tentunya tidak sejalan dengan arah tren perkembangan perekonomian global dan nasional yang masih menghadapi perlambatan. Relatif, target penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam RAPBN 2017 tidak menciptakan kepanikan di pasar dan dianggap sebagai target yang jauh lebih realistis dan rasional.

Namun di sisi lain, meskipun target penerimaan negara dari sektor perpajakan RAPBN 2017 lebih rendah dari APBNP 2016 yang mengakibatkan total belanja negara juga lebih rendah, namun dari sisi defisit fiskal diusulkan lebih lebar. Seperti kita ketahui dalam APBNP 2016, target defisit fiskal ditetapkan sebesar 2,35%dari PDB atau Rp 296,7 triliun. Sementara dalam RAPBN 2017, target defisit fiskal diusulkan 2,41% dari PDB atau Rp 332,8 triliun. Berdasrkan usulan besaran defisit fiskal dalam RAPBN 2017, maka terlihat pemerintah mengambil sikap konservatif dalam memroyeksikan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sementara kebutuhan pembiayaan baik rutin, mandatory maupun infrastruktur cukup besar. Oleh karenanya, penegelolaan fiskal perlu terus mengedepankan sikap kehati-hatian (prudence) di tengah kondisi perekonomian global dan regional masih diselimuti ketidakpastian di tahun 2017.