NERACA – Masalah yang terjadi terkait pemanfaatan frekuensi selular generasi 3 (3G) antara tiga perusahaan selular yaitu; Telkomsel, Tri dan Axis membuat beberapa kalangan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi hal tersebut.

Kejadian tersebut akhirnya membuat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta Telkomsel, perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, yang kini mengisi kanal 4 dan 5 pindah ke kanal 5 dan 6 agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2 sementara Axis mengisi kanal 3 dan 4. Sekarang Tri berada di kanal 1, NTS di kanal 3, Telkomsel di 4 dan 5, Indosat di 7 dan 8, XL di 9 dan 10. Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 masih kosong.

Menurut Sebastian Salang, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia bahwa ada persoalan bangsa tergadaikan. Nasionalisme pembuat kebijakan sampai saat ini sedang dipertanyakan.

Dirinya mendesak pihak DPR terutama harus mengambil sikap jika perlu membentuk tim Panita Kerja (Panja) untuk membentuk undang-undang yang menata untuk kepentingan nasional. ”DPR dan Pemerintah harus merumuskan bagaimana kepentingan nasional dinomorsatukan,” tegas Sebastian.

Sebastian menilai Panja yang nanti dibentuk bertugas mengevaluasi pemanfaatan spektrum oleh operator. Apakah spektrum tersebut sudah dioptimalkan demi kepentingan rakyat Indonesia atau hanya sebagai komoditas untuk mendongkrak corporate value di tingkat global yang  tidak menguntungkan negara.

Setelah masalah ini bergulir di publik akhirnya pihak DPR yang diwakili Komisi I angkat bicara. Melalui Wakil Ketua Komisi I, Hayono Isman, mengakui bahwa pihaknya sangat perhatian terhadap masalah rebutan frekwensi kanal 3G yang melibatkan perusahaan telepon seluler Telkomsel, Axis dan Three.

Dalam waktu dekat, kata Hayono, pihaknya akan memanggil beberapa pihak yang berkompeten dalam penataan frekwensi.  “Ada permintaan dari salah satu LSM yang menyorot tentang frekuensi untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat,” kata Hayono di Jakarta, 17 November 2011. “Waktunya sedang kami atur. Kebetulan sekarang Komisi 1 sedang membahas masalah undang-undang konvergensi. Biar ada keterkaitannya satu sama lain,” ucapnya.

LSM yang dimaksud Hayono Isman adalah Center for Indonesian Telecommunications Regulation Study (CITRUS). LSM ini, sebut Hayono, memiliki semangat untuk menuntaskan persoalan carut sengkarut pengaturan frekuensi yang dinilai tidak memihak kepentingan operator nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Asmiati Rasyid, Direktur CITRUS menyebutkan bahwa harus ada evaluasi penataan spektrum yang berpihak kepada kepentingan nasional. “Persoalan spektrum bukan persoalan gampang. Ini menyangkut kepentingan bangsa dan NKRI. Jika spektrum dikuasai pihak asing, maka akan terjadi  “instabilitas” dalam bisnis selular. Dampaknya negara kita hanya dijadikan sapi perah oleh pihak asing,” sebut Asmiati.

Asmiati menyebutkan, pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat mengenai spektrum pada DPR. “Kami juga mendesak agar DPR terlibat dalam menyusun perundang-undangan tentang pengaturan spektrum yang lebih memihak pada kelangsungan operator nasional,” ucapnya.