NERACA

Jakarta - Sebanyak 489 kepala daerah dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Kamis (4/8), yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Kebijakan Makro Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung selaku penyelenggara, di Jakarta, Rabu (3/8), mengatakan rakornas TPID juga akan memperkuat peta jalan (road map) target pengendalian inflasi nasional sebesar 3,5 persen pada 2018.

"Tujuannya mendorong sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral dalam mengatasi masalah struktural infrastruktur pangan dan tata niaga pangan," katanya. Dalam rakornas tersebut, Bank Sentral juga akan memberikan penghargaan bagi TPID provinsi dan kabupaten/kota yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik. BI tidak hanya akan menilai capaian inflasinya, namun juga menguji upaya daerah tersebut dalam mengendalikan inflasi.

Sejauh ini, kata Juda, sinergi pemerintah pusat, daerah dan pihaknya berjalan baik, terlihat dari terjaganya inflasi pada 2015 yang sebesar 3,35 persen. Selain itu, laju inflasi tahun berjalan dan inflasi tahunan pada Juli 2016 ini, yang masing-masing sebesar 1,7 persen dan 3,21 persen juga menunjukkan koordinasi semakin erat.

Hasil dari rakornas TPID tahun lalu, katanya, juga terlihat dari upaya pengendalian inflasi yang masuk dalam program strategis pemerintah daerah. "Ada satu daerah yang sudah mempunyai pasar lelang komoditas cabai, ini inovasi. Ada yang mengoptimalkan pelelangan ikan, ini untuk mengendalikan inflasi pangan. Ada yang memperkuat ruang pendingin di beberapa daerah, termasuk yang sudah memanfaatkan tol laut," ujar dia.

Pada 2016, Bank Sentral ingin menjangkar inflasi di 3-5 persen, sementera pemerintah tidak berbeda jauh dengan menargetkan inflasi di 4 persen. Tekanan inflasi pada sisa tahun diperkirakan BI terus melemah, setelah melewati puncaknya pada tren konsumsi tinggi di Ramadhan dan Lebaran pada Juni dan awal Juli 2016.

Ke depan, BI melihat tekanan inflasi baru akan deras ketika puncak musim kemarau basah atau La Nina yang bisa mengganggu distribusi barang dan juga produksi. Selain itu, tren konsumsi tinggi pada akhir tahun menjelang Natal 2016 dan liburan panjang akhir tahun. Inflasi menjadi indikator ekonomi makro yang dijaga BI untuk memastikan stabilitas perekonomian tetap sehat. Indikator lainnya, seperti neraca transaksi berjalan, juga diperkirakan BI mengendur menjadi 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau sekitar 20 miliar dolar AS.

Pengamat Ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday menilai pengendalian inflasi merupakan langkah bijak dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang masih melemah akibat pengaruh ekonomi global. Dalam konteks ini ia mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu mengambil langkah-langkah konkrit dalam upaya mengendalikan inflasi untuk membantu pemerintah guna mengatasi kelesuan ekonomi global saat ini.

Karena itu, ujarnya, road map dari TPID setempat harus menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi daerah, sehingga permasalahan ketercukupan pasokan dari segi produksi, distribusi, struktural dan tata niaga dapat teratasi. "Pelaksanaan program kerja yang tersusun dalam road map diharapkan menjadi faktor penahan kenaikan harga komoditas utama penyumbang inflasi dan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah disusun dan ditetapkan untuk diraih dalam tahun itu," katanya.

Menurut dia, apabila program tersebut terlaksana dengan optimal, maka tekanan inflasi pada triwulan-triwulan mendatang dapat berkurang dan ada harapan serta gairah pertumbuhan ekonomi secara nasional. Perkembangan ekonomi dunia memang masih terus melemah, namun ketidakpastian di pasar keuangan semakin berkurang, meskipun stabilitas makro ekonomi Indonesia semakin membaik, khususnya perkiraan inflasi 2016 yang menurun sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.