DPR Peringatkan Menteri dan Wamen ESDM - Soal Roadmap

NERACA

Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik dan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo diminta bekerja dan memahami kultur yang ada di kementrian tersebut. Bahkan keduanya diingatkan agar bekerja berdasarkan road map dan tidak asal sembarangan bicara.

“Saya harap Menteri ESDM memahami nature di Kementrian ESDM dan wamen agar tidak gampang berkomentar. Saya mengusulkan tak usah raker dulu dengan Menteri ESDM. Cukup Rapat Dengar Pendapat dengan para direktur jenderal saja,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan jajarannya di Gedung DPR, Senin, 21 November 2011.

.

Lebih jauh Bambang mempertanyakan siapa yang menetapkan target ESDM harus klir. Karena ini satu kesatuan kalau tidak tepat sasaran yang menderita rakyat Indonesia. “Menteri ESDM tak boleh begitu saja mengambil keputusan. Apalagi kalau tidak sesuai dengan roadmap yang disepakati oleh Kementrian dan DPR,” ungkapnya.

Bambang memberikan ilustrasi bagaimana pentingnya target itu untuk dipahami. Bagaimana dalam suatu pertandingan memanah, atlet Inggris bisa membidik apel secara tepat. Lalu dia berkata I am Robinhood. Lalu pemanah Cina memilih target yang lebih kecil yakni telur. Dia juga tepat sasaran. Dia menyebut dirinya I am Genghis Khan. Lalu pemanah Indonesia tidak mau kalah dan memilih target yang lebih kecil yaitu telur puyuh. Sayangnya tidak tepat sasaran dan dia berkata I am sorry. Ilustrasi ini membuat suasana ruang sidang yang sempat padam dua kali menjadi riuh.

"Saya kliping pernyataan wamen antara lain soal penolakan terhadap nuklir. Itu ada dalam roadmap atau target atau bukan. Tidak bisa improvisasi karena anda mengemban jabatan publik tak bisa sombong dalam berkomentar. Wamen itu bukan seminator anda pejabat publik yang ada targetnya,” jelas Bambang.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan Menteri ESDM untuk melakukan renegosiasi kontrak karya Freeport secara baik."Soal Freeport ini persoalan panjang sejak 7 April 1967 diteken Pak Harto tapi ada sesuatu sehingga kenapa baru 1973 baru dikerjakan. Cara melakukan renegosiasi harus pas. Karena kalau tidak akan dilibas Amerika Serikat," katanya.

Menurut Bambang boleh saja Menteri ESDM menyebut dirinya telah bekerja secara cepat sejak dilantik termasuk dengan berbagai keputusan yang telah diambilnya. "Jangan cepat mengambil keputusan nanti anda terjebak maka harus bekerjasama dengan birokrat anda. Saya harap Pak menteri memahami nature di ESDM," katanya.

Ditambahkan Bambang, Wakil Menteri jangan terlalu mudah memberikan komentar yang menolak sesuatu. Apalagi kalau hal itu bertentangan dengan aturan yang ada. Bambang mengkritik penolakan wamen terkait pembangunan PLTN."Harus diingat karena ada UU mengenai tenaga nuklir yaitu UU No. 10 tahun 1997 dan Inpres dan anggaran APBN untuk sosialisasi soal PLTN," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Tidak Sinkron, Koordinasi Lintas Lembaga Soal Mitigasi

NERACA Jakarta – Menjadi negara yang rawan akan bencana alam baik itu gempa, kebakaran hutan, banjir dan tsunami, sejatinya perlu…

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum NERACA Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…