Utang Tambah Lagi Jadi Rp 1.768 Triliun

Utang Tambah Lagi Jadi Rp 1.768 Triliun

Jakarta—Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam situsnya mengungkap total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Bahkan tercatat dalam tempo hanya satu bulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,3% pada September menjadi 27,5% pada Oktober. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Oktober 2011 mencapai US$ 200,12 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan per September 2011 yang sebesar US$ 198,9 miliar miliar. Utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.

Berdasarkan rincian, total utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman US$ 68,5 miliar dan surat berharga US$ 131,62 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia per Oktober 2011 tercatat sebesar 27,5%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2011 adalah, bilateral: US$ 42,69 miliar, multilateral: US$ 22,66 miliar, komersial: US$ 3,01 miliar, Supplier: US$ 50 juta dan pinjaman dalam negeri US$ 80 juta. Sementara total surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sampai Oktober 2011 mencapai US$ 131,62 miliar. Naik dibandingkan posisi Desember 2010 yang sebesar US$ 118,39 miliar.

Yang jelas, selama Januari-Oktober 2011 pemerintah telah melakukan penarikan utang Rp 197,86 triliun. Ini sudah mencapai 73% dari target di tahun ini yang nilainya Rp 182,01 triliun.

Adapun rincian utang pemerintah tahun ini serta realisasinya sampai Oktober 2011 adalah, pinjaman luar negeri ditargetkan Rp 58,93 triliun, realisasinya Rp 15,55 triliun (26,4%). Ini terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Sementara pinjaman dalam negeri ditargetkan Rp 1 triliun, realisasinya Rp 300 miliar. Surat Utang (Surat Berharga Negara) ditargetkan Rp 211,18 triliun, realisasinya Rp 182,01 triliun (86,2%)

Utang ini biasanya digunakan untuk membiayai defisit anggaran dan juga membayar cicilan utang dan bunganya yang jatuh tempo, atau istilahnya refinancing.

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mengingatkan para menterinya untuk tegas mengurangi utang luar negeri. SBY meminta pelunasan utang lebih digencarkan lagi.

SBY meminta persentase utang pemerintah terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22%. SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah.

Tahun depan pemerintah merencanakan menyicil pokok dan bunga utang senilai Rp 170,36 triliun. Jumlah ini dinilai anggota DPR makin mengkhawatirkan karena telah membebani 12,9% total belanja pemerintah pusat.

Dalam Nota Keuangan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 disebutkan, penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 16,9 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,1 triliun yang didalamnya termasuk penerusan pinjaman sebesar Rp 9 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

Lagi-lagi Gula

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Dalam satu minggu terakhir pembahasan mengenai gula kembali mencuat. Pasalnya adalah impor gula…

Ekonomi Global Mulai Membaik - OJK Bidik Himpun Dana di Bursa Rp 250 Triliun

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penggalangan dana di pasar modal tahun ini dapat mencapai Rp200 triliun hingga…

Kebanjiran Kontrak Baru - WEGE Incar Pendapatan Rp 7,72 Triliun

NERACA Jakarta – Seiring optimisme pertumbuhan pasar properti, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menargetkan pendapatan tahun ini sebesar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

Pajak E-Commerce Dinggap Moderat

      NERACA   Jakarta - Peraturan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik…

Kemudahan Berinvestasi Diharap Tingkatkan Investasi

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kemudahan perizinan yang diberikan melalui sistem…