NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan inflasi pada bulan Juli 2016 terkendali dengan baik sejalan dengan target inflasi sebesar 4 plus minus 1 persen hingga akhir tahun 2016. Agus usai menghadiri diksusi INDEF di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (27/7), mengatakan terkendalinya inflasi terlihat dari perkiraan inflasi di minggu pertama sebesar 1,2 persen yang mengarah ke 1 persen di minggu terakhir bulan Juli.

Dia mengatakan BI juga mengantisipasi dampak dari fenomena La Nina yang bisa berpengaruh pada tekanan harga pangan yang kerap bergejolak. Selain itu, Agus juga memberi perhatian pada jadi tidaknya kebijakan penyesuaian harga listrik untuk 900 VA yang bisa berpengaruh pada inflasi. "Kalau itu dilakukan, memang membantu fiskal, juga membantu keuangan sektor energi kita, tetapi juga memberikan tekanan pada inflasi," jelas Agus.

Namun, dia mengatakan secara umum inflasi masih selaras dengan target 4 plus minus 1 persen. Agus mengatakan terkendalinya nilai inflasi disebabkan beberapa faktor seperti neraca pembayaran yang surplus, daya beli masyarakat yang mulai meningkat, dan indeks harga komoditas ekspor Indonesia yang meningkat.

Menurut dia harga komoditas yang terus turun selama beberapa tahun terakhir mulai mengalami perbaikan. "Ternyata apa yang kita amati yang tadinya mau turun -6 berkurang jadi -4 persen, jadi ini ada perbaikan tidak terus turun. Kelapa sawit harganya membaik, batu bara sedikit membaik," tuturnya.

Untuk di Jakarta, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta menyepakati hasil akhir penyusunan peta jalan Pengendalian Inflasi wilayah Ibu Kota periode 2015-2019. Wakil ketua I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta Doni Joewono mengatakan peta jalan (road map) ini menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah setempat untuk mengendalikan inflasi secara sinergis dengan pemangku kepentingan lain dan secara komprehensif.

"Ini juga dapat menjadi acuan bagi langkah-langkah pencapaian inflasi Jakarta yang lebih terkendali pada level yang rendah dan stabil," ujar Doni yang juga Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia DKI Jakarta. Doni mengatakan peta jalan pengendalian inflasi di DKI Jakarta sangat penting karena kegiatan ekonomi di Ibu Kota merupakan barometer bagi daerah lain. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta, dan kebijakan ekonomi lainnya akan berperan banyak dalam pencapaian sasaran kinerja perekonomian nasional.

Doni mengatakan karena provinsi DKI Jakarta adalah wilayah perkotaan yang berbasis konsumen, langkah-langkah pengendalian yang ditempuh akan banyak menyangkut distribusi pasokan barang, tata niaga serta penataan infrastuktur, serta fasilitas pendukung lainnya. "Dengan peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), langkah-langkah kebijakan yang disusun dalam jangka pendek dan jangka menengah ini tentunya akan disinergikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2019," tuturnya.

Program-program pokok, kata Doni, telah disusun dalam rencana strategis pengendalian inflasi yang terbagi dalam program pengendalian inflasi jangka pendek (015-2016) dan jangka menengah (2017-2019). Empat hal utama rencana strategis yang tercakup dalam peta jalan pengendalian inflasi Jakarta adalah aspek Kelembagaan dan Tata Niaga, Logistik dan Infrastruktur, Pengendalian Permintaan melalui aspek informasi/komunikasi, dan Layanan Publik.

Peta jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi DKI Jakarta tersebut ditandatangani pada Selasa kemarin saat Pertemuan Tingkat Tinggi TPID DKI Jakarta. Penandatanganan itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, selaku ketua TPID DKI Jakarta, Asisten Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Franky Mangatas dan Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P. Joewono.