ESDM Bidik Orang Kota Pakai Pertamax

NERACA

Jakarta – Pemerintah sedang melakukan kajian untuk membidik masyarakat perkotaan diharuskan mengkonsumsi pemakaian Pertamax atau BBM non subsidi. Alasanya ini dilakukan agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. "Garis besarnya begini, saya akan bikin kendaraan pribadi di Jakarta dan kota-kota lain harus memakai Pertamax. Kalau kota kecil silahkan (pakai BBM Bersubsidi), namanya juga kota kecil," kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo di Jakarta.

Menurut Guru Besar ITB ini, kota-kota besar tersebut jelas harus dibuat transportasi umum yang memanfaatkan gas. Transportasi massal itu harus dibuat nyaman. Semua jenis transportasi umum seperti busway, kereta api, bus seperti transJakarta harus diperbanyak dan menggunakan AC agar nyaman. "Orang pasti akan berpindah ke kendaraan umum jika mereka tidak kuat bayar Pertamax. Transportasi umum juga harus memakai gas," lanjutnya.

Lebih jauh kata Widjajono, bagi warga yang ingin membeli Premium (BBM Bersubsidi) tetap diperbolehkan. Namun harus membelinya di kota kecil. Walau jumlah Premiumnya juga akan dibatasi. Kemudian, beberapa SPBU yang ada harus diubah infrastrukturnya dengan memperbanyak Pertamax. "Ini juga tidak perlu ada sanksi , orang susah payah mendapatkan Premium ke luar kota. Akibatnya orang tidak pergi ke luar kota, tapi pindah naik busway, " tegas Widjajono.

Dengan meningkatkan fasilitas terhadap transportasi umum, maka masyarakat diyakini akan secara maksimal memanfaatkan itu. "Di Jogja, orang-orang sudah naik TransJogja, saya juga ke airport naik TransJogja. Di Singapura, orang tidak berpikir untuk naik mobil (pribadi)," tandasnya.

Dikatakan Widjajono, melonjaknya konsumsi BBM subsidi tentu saja menghabiskan anggaran APBN. Karena itu rencana yang akan dilakukan pemerintah adalah percepat pemakaian gas. "Selesaikan LNG receiving terminal di Jakarta, Belaman, Batam secepat mungkin," paparnya

Widjajono menambahkan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan bahan bakar gas (BBG) dengan harga Rp 4.100/lsp. Kemudian, lanjutnya, "Perbanyak busway di Jakarta, KRL ber AC di Jabotabek dan seperti Trans Yogya di kota-kota lain. Perbanyak transportasi umum ber-AC," katanya.

Seperti diketahui, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 34 juta KL dari Januari hingga Oktober 2011, melebihi kuota dalam APBN-P 2011. Peningkatan konsumsi terutama disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan motor yang signifikan. Dibandingkan dengan kuota APBN-P 2011, masing-masing BBM bersubsidi mengalami kenaikan yakni premium melebihi kuota hingga 3,87% dan Solar mencapai 2,44%. Hanya minyak tanah yang masih 5,63% di bawah kuota yang ada.

Untuk realisasi dari Januari hingga Oktober 2011, terhadap kuota APBN-P 2011 yang dikonsumsi sejauh ini mencapai 85,67% untuk premium, 81.24% untuk minyak tanah, dan 84,37% untuk solar. Sedangkan totalnya sudah mencapai 85,02%. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPBD Kota Sukabumi Terus Siap Siaga Bencana - Saat ini Sedang Terjadi Anomali Cuaca

BPBD Kota Sukabumi Terus Siap Siaga Bencana Saat ini Sedang Terjadi Anomali Cuaca NERACA Sukabumi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah…

Buka Rekening Cukup Pakai BCA Mobile

      NERACA   Jakarta – PT Bank Central Asia Tbk atau BCA meluncurkan fitur layanan terbarunya yaitu membuka…

Mengharukan, Ibu 7 Anak Jual Nasi Uduk Pakai Gerobak Perindo, Beromzet Rp20 Juta & Bisa Beli Rumah!

JAKARTA, Program-program bantuan Partai Perindo telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya adalah melalui gerobak Perindo yang diberikan kepada masyarakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…