Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Rencana Pemerintah untuk menghemat anggaran di tiap Kementerian dan Lembaga patut diapresiasi. Berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2016 Pemerintah ingin memangkas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 50,01 triliun dalam APBN-P 2016. Dari Rp.50,01 triliun yang dihemat, terdapat Rp.20,95 triliun efisiensi belanja operasional dan Rp.29,06 triliun efisiensi belanja lainnya.

Detil penghematan pada belanja operasional ada pada belanja perjalanan, paket meeting, langganan daya dan jasa, serta honorarium tim/kegiatan. Tapi rupanya Pemerintah lupa bahwa pos belanja terbesar salah satunya adalah belanja pegawai.

Jika Pemerintah serius untuk melakukan reformasi anggaran, harusnya yang perlu dipotong pertama adalah belanja pegawai. Mengapa? Karena jumlah PNS di Indonesia menurut data terakhir tercatat 4,51 juta yang terdiri dari guru sebesar 32%, medis 0,7%, paramedis 6%, dan yang paling banyak adalah pejabat fungsional yaitu 42%.

Pejabat fungsional ini yang perlu di evaluasi, terutama dari segi kinerja dan kebutuhan per fungsi. Hal ini terkait dengan struktur birokrasi di Indonesia ini sudah gendut. Jangan sampai pejabat fungsional yang produktif dan kurang produktif sama gajinya. Akhirnya PNS malas banyak berkeliaran dan digaji terus menerus dari kas negara. Pemborosan terus berulang dan kinerja tidak meningkat padahal tantangan makin berat.  

Dari segi anggaran lalu mengapa memotong jumlah pegawai dan evaluasi kinerja penting? Pasalnya saat ini pendapatan negara hingga akhir April 2016 hanya sebesar Rp 419.2 triliun, atau 23% dari target pendapatan negara dalam APBN 2016 yang sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dibandingkan akhir April 2015 yang sebesar 25,1%, tentu pencapaian ini lebih rendah.

Sedangkan dari sisi belanja, hingga akhir April 2016, berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja negara sudah mencapai Rp 586,8 triliun atau 28% dari target belanja dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun. Saat ini defisit anggaran yang diperbolehkan menurut undang-undang sebesar 3%,  dalam APBN 2016 defisit anggaran yang ditarget adalah Rp. 273,2 triliun atau 2,15% terhadap PDB. Yang pasti kita tidak boleh berpikiran bahwa defisit anggaran saat ini baik-baik saja.

Penerimaan pajak untuk mendorong penerimaan anggaran pun di tahun 2016 tak bisa menembus 81% atau pencapaian yang sama seperti tahun lalu. Bahkan dengan tax amnesty mencapai target pajak yang kelewat tinggi tahun 2016 pun kelewat sulit. Pasalnya ekonomi sedang lesu dan dampaknya ada pada penurunan setoran pajak.

Oleh karena itu dibandingkan memboroskan anggaran pada belanja pegawai, lebih baik  anggaran digunakan untuk kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Pembangunan butuh infrastruktur bukan birokrasi yang tidak efisien. Realokasi anggaran mutlak diperlukan. Selain itu saat ini anggaran pembangunan infrastruktur lebih banyak diperoleh dari utang. Akhirnya beban untuk pembayaran pokok dan bunga utang tiap tahun meningkat. Tentu struktur anggaran seperti ini yang harus diubah.