NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencanangkan nilai dan budaya kerja Integritas, Profesional, Inovatif, Produktif dan Kompetitif atau disebut dengan Insan Oke. Pencanangan nilai dan budaya kerja ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, dengan penerapan nilai dan budaya kerja Insan Oke, akan membentuk aparatur di lingkungan Kemenperin menjadi individu terbaik dalam bekerja, bersikap dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional. "Kita menyadari, untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan, kita memerlukan sebuah instrumen yang akan menjadi asas dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadi dasar atas tingkah laku dalam bekerja," ujar dia di Jakarta, Rabu (25/5).

Nilai dan budaya kerja Insan Oke ini akan diimplementasikan dalam beberapa hal. Pertama, penciptaan satu inovasi untuk setiap unit per tahun. Kedua, sharing informasi (knowledge management) oleh aparatur. Ketiga, menjalankan tiga aksi positif, yang terdiri dari konsep 3M (mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang) untuk perubahan, hadir 3 menit sebelum jadwal, konsep 3R (reuse, reduse, recycle) demi masa depan.

Kemudian keempat, menjalankan kebiasaan 4S, yaitu senyum, sapa, santun, dan sopan. Dan kelima, implementasi 5K yaitu keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian dan kedisiplinan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenperin ‎Syarif Hidayat mengatakan, pencanangan nilai dan budaya kerja Insan Oke ini sejalan dengan Paraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2015-2019.

"Pada 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju dengan mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintah yang profesional,dan berintegritas tinggi. Dengan demikian diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat," tandas Syarif. Disisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan akan melakukan rasionalisasi terhadap 1,9 juta pegawai negeri sipil (PNS) dengan tugas fungsional. Bahkan tidak menutup kemungkinan para PNS tersebut akan berhentikan dari jabatannya.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan ‎Wangsaatmaja mengatakan, saat ini jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, PNS dengan jabatan fungsional umum memiliki porsi paling besar, yaitu 42 persen. "Kalau dilihat dari komposisi, jumlah SDM aparatur kita mencapai 4,517 juta orang. Untuk guru sebesar 32 persen, tenaga medis 0,7 persen, para medis 6 persen. Kelompok yang besar jabatan fungsional umum yaitu 42 persen," ujarnya. 

Setiawan menyatakan, dengan jumlah yang paling besar, para PNS dengan jabatan fungsional umum ini justru dinilai sebagai PNS yang tidak memiliki tugas yang jelas. Oleh sebab itu, Kementerian PAN-RB berencana untuk melakukan perampingan pada jabatan ini. "Bayangkan program Indonesia sehat tetapi jumlah tenaga medisnya hanya 0,7 persen. Tetapi yang jabatan fungsional ini justru yang belum jelas tugasnya apa. Ini akan kita benahi, berarti akan ada 1,9 juta PNS yang akan dirapihkan," kata dia.